MAKASSAR-Benuanews.com-Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar mengecam tindakan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia (UMI), Dr Nasrudin Andi Mappaware yang diduga melarang sejumlah mahasiswanya mengikuti Pendidikan Menengah (LK II), bahkan mengancam akan memanggil mereka ke Komisi Disiplin, yang menurutnya berpotensi berujung pada sanksi akademik.
Ketua Umum HMI Cabang Makassar Sarah Agussalim menilai tindakan tersebut akan menjadi masalah serius jika mahasiswa mendapat tekanan atau ancaman sanksi hanya karena mengikuti proses pengkaderan organisasi. “Ada beberapa kader kedokteran UMI yang untuk sementara mengikuti Diklat Madya. Namun dilarang oleh Dekan, bahkan ada ancaman berupa Komisi Disiplin atau sanksi yang disebut-sebut setara dengan skorsing,” kata Sarah, Jumat (20/11/2026).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Sarah menegaskan, kampus tidak boleh menjadi ruang pembatasan pengembangan intelektual dan kegiatan organisasi kemahasiswaan, apalagi jika pembatasan tersebut tidak dibarengi dengan landasan peraturan yang jelas. “Kami secara institusi mengecam tindakan Dekan Fakultas Kedokteran UMI. Sebagai bentuk protes, Senin depan kami akan melakukan aksi di kampus UMI,” tegasnya.
Senada, Ketua Umum Komite Koordinasi (Korkom) UMI Qemal Habib menyayangkan dugaan pelarangan tersebut. Ia menilai persoalan ini semakin ironis karena Dekan Fakultas Kedokteran UMI disebut-sebut merupakan alumni HMI dan bagian dari keluarga besar KAHMI. “Kalau benar dia alumni HMI, seharusnya dia memahami bahwa kader merupakan bagian penting dalam membentuk kualitas intelektual dan kepemimpinan mahasiswa. Lantas, kenapa mahasiswa yang mau mengikuti LK II dilarang, bahkan diancam skorsing?” katanya.
Qemal menegaskan, hak mahasiswa untuk mengembangkan kapasitasnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pasal 13 ayat (1) dan (4) mengatur kedudukan peserta didik sebagai orang dewasa yang mengembangkan potensinya dan berhak memperoleh layanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kemampuannya. Sedangkan Pasal 14 mengatur tentang pengembangan bakat, minat, dan kemampuan siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler.
Lebih lanjut Qemal mengatakan, Pasal 77 UU Dikti mengatur tentang keberadaan organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi serta pengaturan lebih lanjut melalui statuta universitas. Meskipun ketentuan ini tidak serta merta menjadikan seluruh kegiatan organisasi eksternal menjadi kegiatan intra kampus, namun hak mahasiswa untuk mengembangkan diri harus tetap dihormati. Oleh karena itu, segala pembatasan atau ancaman sanksi harus mempunyai dasar hukum, kewenangan dan prosedur yang jelas sesuai dengan statuta UMI dan peraturan akademik yang berlaku.
HMI Cabang Makassar mempertanyakan dasar hukum dan alasan akademis di balik dugaan pelarangan tersebut. Apabila terdapat permasalahan kehadiran, kewajiban akademik, atau pelanggaran disiplin, maka penyelesaiannya harus dilakukan melalui mekanisme yang obyektif dan proporsional, bukan dengan ancaman sanksi tanpa dasar dan prosedur yang jelas. Kegiatan akademik dan pengembangan kapasitas intelektual melalui organisasi hendaknya berjalan beriringan, tidak boleh bertentangan.
HMI secara kelembagaan menegaskan, permasalahan ini bukan hanya sekedar keikutsertaan mahasiswa dalam LK II saja, namun menyangkut penghormatan terhadap hak-hak mahasiswa, kepastian hukum dan batasan kewenangan pimpinan fakultas.
“Kampus harus menjadi ruang yang membebaskan pikiran, bukan tempat tumbuhnya rasa takut untuk berorganisasi dan berkembang secara intelektual,” kata Qemal.
Terkait permasalahan tersebut, HMI Cabang Makassar menghimbau kepada Rektor UMI untuk memberikan klarifikasi secara terbuka, menjelaskan dasar kebijakan Dekan, dan memastikan tidak ada mahasiswa yang dirugikan secara akademis hanya karena mengikuti kegiatan pembentukan kader.
HMI juga membuka ruang klarifikasi kepada Dekan Fakultas Kedokteran UMI untuk mendapatkan penjelasan dan penyelesaian yang berimbang berdasarkan ketentuan yang berlaku. (MERAH#)
Konten di atas dibuat oleh pihak ketiga. Editor tidak bertanggung jawab atas konten atau akibat yang timbul dari konten ini. Agregator artikel oleh Agensi Digital JetMedia
Konten di atas dibuat oleh pihak ketiga. Redaksi tidak bertanggung jawab atas isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh konten ini. Agregator artikel oleh JetMedia Digital Agency



















