Juru Bicara Gerindra Soroti Penyadapan yang dilakukan Prabowo, Singgung Keterlibatan Asing dan Oligarki

JAKARTA, KOMPAS.TV – Juru Bicara Partai Gerindra Kamrussamad menyoroti kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto oleh jenderal polisi.

Menurut Kamrussamad, dugaan penyadapan kepala negara bukan sekadar persoalan hukum, tapi juga terkait kedaulatan negara.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia menilai, penyidikan perlu mendalami kemungkinan keterlibatan pihak asing, oligarki, atau kekuatan politik tertentu.

“Kami tentu sangat menyayangkan kejadian ini,” kata Kamrussamad, dikutip dari Di antaraMinggu (8/11/2026).

Ia mengatakan, salah satu yang perlu dijajaki adalah kemungkinan keterlibatan mantan Kapolri berinisial LSP tersebut, apalagi selama enam tahun kepemimpinannya sebagai orang nomor satu di Polri.

Baca juga: Deretan Jenderal, Mantan Komandan Korps Brimob Temui Kapolri, Dapatkan Dukungan Tangani Kasus Penyadapan!

Selain itu, Kamrussamad meminta penyidik ​​mengusut apakah ada pihak asing yang terlibat dalam dugaan penyadapan tersebut. Ia juga menyebut kemungkinan oligarki menjadi sponsor atau kekuatan politik tertentu di balik aksi tersebut.

Menurut dia, pemerintah bisa mempertimbangkan untuk melibatkan Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI dan Badan Intelijen Negara (BIN) jika diperlukan.

Hal ini dinilai penting karena kasus ini disebut-sebut menyangkut keamanan negara dan kelangsungan pemerintahan yang sah.

Baca Juga: Lihat Lagi! Ungkapan Mantan Kapolri Listyo Saat Ceramah Gus Baha Singgung Penyadapan | ARSIP

Gerindra Usul DPR Bentuk Pansus

Selain proses penyidikan yang dilakukan Polri, Kamrussamad juga membuka opsi pembentukan panitia khusus (pansus) di DPR untuk mengusut kasus dugaan penyadapan Presiden.

Dia menilai langkah tersebut bisa menjadi bagian dari upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas publik dalam penanganan perkara.

Kamrussamad menjelaskan, aspirasi pembentukan pansus bisa disampaikan melalui Badan Permusyawaratan (Bamus) hingga Komisi III DPR yang merupakan mitra kerja Polri.

“Jika dirasa perlu melibatkan komisi atau lintas komisi atau lintas AKD, biasanya diperlukan panitia kerja atau panitia kerja yang setingkat,” ujarnya.