Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah sedang mengkaji aturan pembuat konten dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Angga Raka Prabowo menilai pesatnya perkembangan media digital memerlukan pemisahan yang jelas antara aktivitas pembuat konten di media sosial dan lembaga penyiaran profesional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pemerintah ingin memastikan pembaruan peraturan penyiaran mengikuti perkembangan media digital tanpa membatasi aktivitas masyarakat, pembuat konten, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di ruang digital.
Negara hadir untuk melindungi, bukan untuk tinggal diam, kata Angga dalam siaran persnya, dikutip Jumat (13/11/2026).
Ia menjelaskan, UU Penyiaran yang terbit pada tahun 2002 perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan pola konsumsi informasi masyarakat. Sebab, kini masyarakat tidak lagi sekedar penonton, tapi juga produser konten.
“Anak-anak kita tidak lagi menonton TV di ruang tamu, mereka menonton di telapak tangan. Mereka bukan lagi penonton, mereka produser,” ujarnya.
Dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tersebut, pemerintah mengedepankan tiga prinsip utama:
Pertama, menjaga kebebasan berekspresi. Akun media sosial pribadi, vlog keluarga, dan konten yang dibuat oleh UMKM belum tentu dikategorikan sebagai kegiatan penyiaran yang memerlukan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP).
Apa yang kami atur adalah profesional. Channel yang mirip televisi, punya tim editorial, punya jadwal, punya monetisasi besar, punya jangkauan jutaan orang. “Itu harus sesuai dengan Standar Isi Siaran,” jelas Wamenkominfo.
Kedua, memastikan anak terlindungi dari konten berbahaya. Angga mengatakan, pemerintah melihat adanya kesenjangan regulasi antara media konvensional dan platform digital.
Oleh karena itu, DIM memberikan perhatian khusus pada pembatasan akses berdasarkan usia, verifikasi usia, dan transparansi algoritma sehingga sistem distribusi konten juga memperhatikan keselamatan anak.
“Kami tidak melarang teknologi. Kami meminta teknologi bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita,” jelasnya.
Ketiga, menciptakan persaingan yang sehat bagi industri penyiaran nasional. Ia menilai lembaga penyiaran televisi dan radio telah menjalankan berbagai kewajiban terkait standar isi siaran, perpajakan, dan ketenagakerjaan. Sementara itu, perkembangan platform digital menghadirkan tantangan baru dalam menciptakan persaingan yang seimbang.
“Peraturan baru ini akan menciptakan level playing field dan persaingan yang sehat. Profesional akan diatur dengan standar yang sama. Kita akan melindungi yang kecil, UMKM, pencipta pemula dan memberi mereka ruang untuk berkembang,” jelasnya.
Ia menambahkan, penyelesaian DIM ini melibatkan koordinasi lintas kementerian untuk memastikan materi pembahasan sejalan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, antara lain UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), UU Pers, dan UU Cipta Kerja.
(luar biasa/luar biasa)
(Gambas: Video CNN)
Konten di atas dibuat oleh pihak ketiga. Editor tidak bertanggung jawab atas konten atau akibat yang timbul dari konten ini. Agregator artikel oleh Agensi Digital JetMedia
Konten di atas dibuat oleh pihak ketiga. Redaksi tidak bertanggung jawab atas isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh konten ini. Agregator artikel oleh JetMedia Digital Agency
