RakyatPos.id – Muncul istilah SOP Grup (Solo, Oligarki, dan Parcok/Polisi) yang menurut mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu memiliki skenario pelemahan kekuasaan sebelum tahun 2029.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kelompok ini disebut memiliki sumber daya yang besar dan berpotensi memanfaatkan kemarahan masyarakat, terutama kelompok miskin, sebagai senjata politik.
Ia memberikan analisis terkait potensi ancaman yang menurutnya mengintai pemerintahan Prabowo.
Menurut Said Didu, ambisi mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mempertahankan pengaruh politik melalui putranya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, masih terlihat.
Hal itu, kata Said, tercermin dari safari politik Jokowi memenangkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Dugaan itu menurutnya semakin kuat setelah muncul informasi terkait pertemuan yang sebelumnya disebutkan oleh Budi Arie Setiadi yang disebut-sebut dihadiri oleh Jokowi.
Dalam peta politik saat ini, publik juga menyoroti gerakan oposisi sipil, termasuk pembentukan Kabinet Bayangan yang digagas pakar hukum tata negara Feri Amsari.
Meski demikian, Said Didu meyakini gerakan sipil seperti itu tidak akan mampu menggoyahkan pemerintahan Prabowo.
Menurutnya, kelompok sipil tidak memiliki logistik dan sumber daya yang cukup untuk mengambil alih kekuasaan. Said sebenarnya menyebut ancaman itu berasal dari jaringan yang terkait dengan kekuasaan pemerintahan sebelumnya.
“Kelompok SOP ini merupakan gabungan dari jaringan Solo, Oligarki, dan Parcok (Polri). Berbeda dengan oposisi sipil, kelompok ini memiliki sumber daya keuangan yang besar dan loyalis di lingkungan pemerintahan untuk bergerak mencapai tujuannya,” kata Said.
Menurut Said, kelompok tersebut diduga telah menyiapkan sejumlah skenario agar Prabowo mundur atau berhenti sebelum masa jabatannya berakhir pada 2029.
Said Didu juga menjelaskan dugaan strategi yang bisa dilakukan kelompok tersebut, yakni mengeksploitasi ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo.
“Saya melihat sekarang mereka memanfaatkan kemarahan yang muncul sebagai ketidakpuasan terhadap pemerintahan Prabowo,” ujarnya.
Salah satu permasalahan yang dianggap rentan terhadap eksploitasi adalah permasalahan ekonomi masyarakat berpendapatan rendah.
Said mengaitkan hal tersebut dengan kondisi masyarakat yang masih menghadapi tekanan ekonomi. Ia menyebut data Bank Dunia dan BPS sebagai gambaran kerentanan ekonomi dan kemiskinan di Indonesia.
Berdasarkan data yang disebutkan Said, sekitar 60 persen penduduk Indonesia atau sekitar 174 juta jiwa rentan secara ekonomi.
Sedangkan data BPS menunjukkan tingkat kemiskinan Indonesia berkisar 8 persen atau sekitar 24 juta jiwa.
Said mengingatkan, permasalahan ekonomi masyarakat kelas bawah bisa menjadi isu politik jika pemerintah gagal melaksanakan programnya dengan cepat dan tepat sasaran.
Menurut dia, ketidakpuasan tersebut berpotensi dimanfaatkan oleh kelompok yang ingin melemahkan pemerintahan Prabowo.
Konten di atas dibuat oleh pihak ketiga. Redaksi tidak bertanggung jawab atas isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh konten ini. Agregator artikel oleh JetMedia Digital Agency
