RakyatPos.id – Pergantian Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan kembali dikaitkan dengan isu hubungannya dengan salah satu menteri di Kabinet Merah Putih. Ia diduga berselisih dengan orang kepercayaan Presiden Prabowo Subianto.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Mantan Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Lukas Suwarso menyinggung persoalan yang menurutnya berkaitan dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Persoalan ini disebut-sebut menyangkut kondisi keuangan pemerintah daerah dan dana yang disalurkan ke daerah.
Menurut Suwarso, perbedaan pernyataan mengenai jumlah daerah yang berpotensi mengalami kesulitan keuangan menjadi salah satu hal yang menarik perhatian.
Jadi dia suka ngomong sendiri, mungkin ini terkait perseteruannya dengan Mendagri ya dana ke daerah, jelas Suwarso dikutip dari Abraham Samad SpeakUp, Rabu (16/9/2026).
Suwarso kemudian membandingkan pernyataan Tito dan Purbaya. Keduanya berbeda pandangan terkait banyaknya daerah yang menghadapi permasalahan keuangan.
Tito bilang ada 90 daerah yang kemungkinan mengalami kondisi berat, tidak mampu membayar gaji. Tapi Purbaya bilang bukan 90 daerah, tapi 490, jelas Suwarso.
Menurut Suwarso, perbedaan angka tersebut menunjukkan adanya permasalahan yang lebih besar dalam pengelolaan keuangan daerah.
Ia menyoroti angka 490 daerah yang disebutkan dan menggambarkannya sebagai persoalan serius jika dikaitkan dengan kemampuan daerah dalam membayar gaji pegawai.
“Nah, jadi ini hanya ingin menutupi dengan balsem masalah nyata yang sudah sangat serius. Bayangkan 490 kabupaten di tingkat kabupaten,” ujarnya.
Namun klaim mengenai adanya perseteruan keduanya belum terkonfirmasi. Purbaya sendiri membantah adanya gesekan dengan menteri di kabinet terkait pemecatannya dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Purbaya diketahui menjabat Menteri Keuangan sejak 8 September 2025. Kurang lebih setahun jabatan tersebut diserahkan kepada Suahasil Nazara.
Suahasil sendiri bukanlah sosok baru di Kementerian Keuangan. Sebelum diangkat menjadi Menteri Keuangan, beliau merupakan Wakil Menteri Keuangan dan sebelumnya memimpin Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan.
Sementara itu, Suahasil mengungkapkan, Presiden memberikan instruksi khusus terkait arah pengelolaan keuangan negara. Ada dua hal yang ditekankan, yakni kesehatan keuangan negara dan kredibilitas instrumen fiskal pemerintah.
Artinya menjaga kesehatan, menjaga kredibilitas keuangan negara, kata Suahasil.
Konten di atas dibuat oleh pihak ketiga. Redaksi tidak bertanggung jawab atas isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh konten ini. Agregator artikel oleh JetMedia Digital Agency


















