RakyatPos.id – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Wakil Bupati Sukoharjo periode 2021-2025, Agus Santosa, Jumat 21 Agustus 2026.
Agus diperiksa bersama delapan pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo sebagai saksi terkait kasus dugaan pungli yang menjerat Bupati nonaktif Sukoharjo, Etik Suryani.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pemeriksaan dilakukan di Kantor Perwakilan BPKP Yogyakarta, kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Jumat sore, 21 Agustus 2026.
Selain Agus Santosa, delapan pejabat Pemkab Sukoharjo yang tengah diproses penyidik antikorupsi antara lain Kepala Dinas Pendidikan SD Sulistyo Budi Wijoyo, Kepala Satpol PP Sunarto, Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Perbekalan Sekretariat Daerah Wiwit Jeri Cahyono, dan Sekretaris Daerah Pemkab Sukoharjo 2024 Widodo.
Penyidik juga memeriksa Plt Inspektur Daerah Suyadi Widodo, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan periode 2023-2025 Proboningsih Dwi Danarti, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Iwan Setiyono, dan Kepala Dinas Pangan Endang Tien Maryuni.
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 9 Juli 2026 di wilayah Sukoharjo, Solo, dan Wonogiri. Dalam operasi ini, KPK menetapkan tiga orang tersangka, yakni Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Kepala BPKAD Richard Tri Handoko, dan Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Sukoharjo Tri Mulyo.
Dalam konstruksi kasusnya, Etik diduga menyalahgunakan Keputusan Bupati tentang insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah hingga memeras pegawai BPKAD. Melalui tangan Richard, para pegawai diperintahkan menyerahkan 'upeti' hingga 40 persen dari insentif yang diterima.
Langkah ini disinyalir melestarikan cara-cara bupati sebelumnya yang juga suami Etik. Pengumpulan upeti menggunakan jargon rahasia seperti “retribusi upah tambahan kae ono tho?”, “kowe mrene kan ora pay”, hingga “padakno karo ayah”.
Tak hanya itu, Etik juga memerintahkan Tri Mulyo untuk mengumpulkan simpanan rutin di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Operasi senyap ini menggunakan kode sandi “golekno 500 akhir tahun” yang artinya instruksi pengumpulan dana segar sebesar Rp 500 juta setiap akhir tahun.
Komisi Pemberantasan Korupsi memperkirakan sepanjang periode 2021-2026, Etik Suryani mengantongi uang hasil pemerasan insentif BPKAD hingga Rp2,93 miliar. Dari sektor 'pajak' OPD, Etik diperkirakan meraup Rp 840 juta periode 2024-2026, di luar Rp 1,2 miliar yang dihimpun Richard pada 2022-2024.
