Jayapura, RakyatPos.id – Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, SH membentuk Satuan Tugas atau Satgas untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah pemerintahannya, serta mempertahankan status tanggap darurat.
Juru Bicara Gubernur Papua Tengah Emanuel You mengatakan Satgas Karhutla diketuai langsung oleh Gubernur Nawipa.
Menurutnya, Gubernur Nawipa merespons cepat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Papua Tengah, dengan menginstruksikan Sekda menggelar rapat darurat, Jumat sore (21/8/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pertemuan ini untuk mengambil langkah cepat khususnya di Kabupaten Nabire yang merupakan ibu kota provinsi.
Rapat darurat ini pada dasarnya bertujuan untuk dua hal. Pertama, memberikan bantuan segera kepada Kabupaten Nabire sebagai ibu kota provinsi, serta membentuk satuan tugas karhutla. Semua itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/144 Tahun 2026. Ketua Satgasnya adalah Gubernur sendiri, kata Emanuel You, Sabtu (22/8/2026).
Dikatakannya, Gubernur Nawipa akan memimpin koordinasi langsung dengan kepala daerah di wilayahnya melalui rapat online (zoom meeting), Minggu (23/8/2026).
“Ini langkah awal pengorganisasian di lapangan oleh gubernur selaku Ketua Satgas Kehutanan dan Kehutanan, dengan ketua Satgas di delapan kabupaten. Ketua Satgas di masing-masing kabupaten adalah bupati,” ujarnya.
Dikatakannya, pertemuan daring tersebut juga dalam rangka koordinasi dan memastikan langkah awal yang dilakukan masing-masing kabupaten dalam penanganan tanggap darurat kebakaran yang terjadi di wilayahnya.
Secara hierarki, lanjut Emanuel You, penanganan karhutla berada di tangan pemerintah kabupaten. Pemerintah provinsi hanya memback-up (mendukung) upaya penanganan yang dilakukan pemerintah kabupaten.
Oleh karena itu, dalam penanganan bencana, misalnya kebakaran hutan dan lahan, pemerintah kabupaten harus melakukan penanganan awal dengan menggunakan sumber daya yang ada, sebelum mengajukan permintaan bantuan ke tingkat provinsi.
Jika pemerintah kabupaten kewalahan atau tidak mampu lagi membiayainya, maka mintalah bantuan kepada pemerintah provinsi.
“Dalam struktur penanggulangan bencana (misalnya Karhutla) pemkab berperan utama sebagai pelaksana di lapangan. Pemprov hanya membackup apa yang kurang.
Selain itu, kata You, Pemprov Papua Tengah juga menyiapkan bantuan medis dan logistik pendukung yang akan segera disalurkan setelah pemetaan kebutuhan daerah selesai dilakukan pada rakor.
Detail pendistribusian obat-obatan, penempatan tenaga medis, dan bantuan teknis lainnya akan diumumkan secara resmi setelah rapat dengan para bupati, ujarnya.
Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat hingga 21 Agustus 2026, setidaknya terdapat 512 titik api akibat karhutla di Provinsi Papua Tengah.
Sebarannya di Kabupaten Nabire 279 titik api, Dogiyai 72 titik api, Paniai 54 titik api, Puncak 45 titik api, Intan Jaya 44 titik api, Deiyai 11 titik api, dan Puncak Jaya 7 titik api.
