Jayapura, RakyatPos.id – Papua Nugini (PNG) dan Vanuatu menegaskan kembali komitmen bersama terhadap perdamaian, keamanan dan kerja sama regional melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Kumul/Vanua tentang Kerja Sama Polisi, Penghubung dan Pertukaran Informasi antara Kepolisian Kerajaan Papua Nugini (RPNGC) dan Kepolisian Vanuatu (VPF).
Penandatanganan perjanjian tersebut disaksikan oleh Menteri Kepolisian, Sir John Pundari, dan mitranya dari Vanuatu, Andrew Napuat.
Hal ini menandai tonggak penting dalam hubungan kedua negara Melanesia dan dalam semangat kerja sama kawasan Pasifik yang lebih luas, seperti dikutip RakyatPos.id dari laman tvwan.com.pg, Minggu (12/7/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Penandatanganan ini mencerminkan hubungan lama dan berharga antara PNG dan Vanuatu, yang dibangun atas dasar saling menghormati, pengertian dan dukungan antara keluarga Melanesia.
Berbicara pada upacara tersebut, Menteri Pundari mengatakan kemitraan ini terjadi pada saat yang kritis bagi kawasan Pasifik.
“Pasifik kita adalah Samudera Damai, seperti yang dijelaskan oleh Perdana Menteri James Marape, dan konsep ini mencerminkan aspirasi yang konsisten dari para pemimpin Kepulauan Pasifik untuk sebuah kawasan di mana masyarakat kita dapat hidup dengan aman, sejahtera, dan stabil,” kata Sir John Pundari.
Menteri Pundari mengatakan meskipun negara-negara Pasifik terus mengupayakan perdamaian dan kerja sama.
Mereka menghadapi ancaman yang semakin besar dari jaringan kriminal transnasional yang beroperasi lintas batas negara dan mengeksploitasi kerentanan geografis di wilayah tersebut.
Dampak kejahatan transnasional sudah dirasakan di seluruh Pasifik melalui perdagangan ilegal, kejahatan terorganisir, kejahatan keuangan, dan aktivitas kriminal lainnya yang melemahkan pembangunan ekonomi, keamanan masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat.
Kehadiran dan dampak kejahatan transnasional di Pasifik mempunyai konsekuensi ekonomi, sosial dan kesehatan bagi masyarakat kita. Dampak-dampak ini nyata dan akan terus mempengaruhi negara-negara kepulauan kita jika kita tidak bekerja sama,” katanya.
Menteri Pundari menekankan bahwa tidak ada negara yang dapat mengatasi tantangan ini sendirian dan kemitraan yang kuat tetap penting untuk menjaga masa depan kawasan.
“Oleh karena itu, terus memperkuat kemitraan dengan mitra regional sangatlah penting. Keamanan kolektif kita bergantung pada hubungan yang saling percaya, pertukaran informasi yang efektif, dan kerja sama praktis antara lembaga penegak hukum kita,” ujarnya.
Nota Kesepahaman Kumul menetapkan kerangka kerja untuk peningkatan kerja sama antara RPNGC dan VPF, mendukung kolaborasi yang lebih besar dalam pelatihan, berbagi informasi, pertukaran profesional, pengembangan kepemimpinan, dan kerja sama operasional.
Perjanjian ini merupakan kelanjutan dari Perjanjian Kerangka Bilateral Pembangunan dan Kerja Sama Teknis yang lebih luas yang ditandatangani antara Papua Nugini dan Vanuatu pada tahun 2024.
Para Menteri juga menyambut baik berbagai inisiatif praktis dalam perjanjian yang bertujuan untuk memperkuat kemampuan kepolisian, mengembangkan pemimpin masa depan, meningkatkan kerja sama intelijen, dan mendukung peningkatan kapasitas kelembagaan antara kedua organisasi kepolisian.
Menteri Pundari mengatakan Papua Nugini tetap berkomitmen untuk mendukung perdamaian, stabilitas dan keamanan di seluruh Pasifik dan berdiri bersama Vanuatu sebagai mitra dan tetangga yang terpercaya.
Perjanjian ini diharapkan tidak sekedar dokumen yang ditandatangani. Namun, kemitraan ini membuahkan hasil nyata bagi lembaga kepolisian di kedua sisi.
“Yang paling penting, kami melayani masyarakat. Bersama-sama, kita dapat memperkuat kepercayaan, memperdalam kerja sama, dan berkontribusi pada kawasan Pasifik yang lebih aman dan tangguh,” tuturnya.
Para Menteri menyatakan keyakinannya bahwa MoU Kumul akan semakin memperkuat kerja sama antar kepolisian, memperkuat supremasi hukum, dan berkontribusi terhadap keamanan regional melalui kemitraan jangka panjang antara Papua Nugini dan Vanuatu.
