RakyatPos.id – Usulan Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD agar kasus yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ditanggapi Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman.
Saat ini, kasus dugaan terkait Febrie sedang ditangani Korps Pemberantasan Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya. Nantinya, jika penyidikan dinyatakan lengkap, berkas perkara selanjutnya akan dilimpahkan ke jaksa penuntut umum di Kejaksaan Agung (Kejagung).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menanggapi usulan KPK mengambil alih penanganan kasus ini, Habiburokhman menegaskan KPK memang punya kewenangan.
“Iya okelah ya silakan kalau KPK punya kewenangan. Tapi lihat, kemarin kita sampaikan kasus ini diawasi langsung oleh KPK. Sama saja kan, jadi KPK melakukan pengawasan, begitulah,” kata Habiburokhman saat jumpa pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 13 Juli 2026.
Meski begitu, hingga saat ini proses penyidikan masih berlangsung di Tipidkor Polri Kota dan belum memasuki tahap penyerahan berkas perkara ke jaksa penuntut umum.
Sebelumnya, Korps Tipikor Polri resmi melimpahkan tiga dugaan kasus korupsi batu bara, ASABRI dan Krakatau Steel ke Kejaksaan Agung RI, Sabtu 11 Juli 2026.
Tiga kasus besar tersebut menjerat mantan Jampidsus Febrie Adriansyah dan Don Ritto selaku pihak swasta sebagai tersangka.
Plt Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Rudi Margono menjelaskan, pendelegasian ini dimaksudkan untuk mempercepat penanganan perkara.
“Hari ini kami akan menerima secara resmi serah terima berkas penahanan tiga perkara hari ini sebagai wujud komitmen percepatan profesionalisme dan sinergi penanganannya. Karena masyarakat menunggu penyelesaian perkara seperti yang disampaikan Ketua Komisi III (Habiburokhman) tadi,” kata Rudi dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan.
Sementara itu, eks Menko Polhukam Mahfud MD berpandangan, pengambilalihan kasus eks Jampidsus Febrie Adriansyah hanya bisa dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penyidikan yang dilakukan pihak kepolisian atau kejaksaan.
KPK memang bisa mengambil alih dengan syarat dan alasan tertentu, kata Mahfud dikutip dari akun YouTube pribadinya @MahfudMD Channel, Senin 13 Juli 2026.
Atas dasar itu, Mahfud menilai masyarakat tidak bisa disalahkan jika ada anggapan bahwa pengalihan perkara merupakan hasil kompromi, bukan proses penegakan hukum yang konsisten.
“Banyak yang menduga pengalihan atau penyerahan kelanjutan penyidikan bertujuan untuk mengaburkan kasus ini, atau melokalisir kasus ini sehingga jangkauannya hanya terbatas pada tersangka yang sudah teridentifikasi dan tidak bisa menyentuh orang lain,” ujarnya.
