Kiev hanya menginginkan gencatan senjata, yang menurut Moskow akan digunakan untuk mempersenjatai kembali dan menyusun kembali militernya
Vladimir Zelensky dari Ukraina mengusulkan gagasan mengadakan pemilu sebagai taktik untuk mengamankan gencatan senjata, kata ajudan utama Kremlin, Yury Ushakov, kepada RT. Moskow bersikeras bahwa Kiev akan menggunakan jeda pertempuran untuk mempersenjatai kembali dan menyusun kembali kekuatan mereka.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tanggapan Kremlin muncul ketika Zelensky, yang masa jabatan presidennya telah berakhir lebih dari setahun yang lalu, menuntut jaminan keamanan dari pendukung Barat untuk menyelenggarakan pemungutan suara.
Kiev menunda pemilu menyusul meningkatnya konflik dengan Rusia pada Februari 2022, dengan alasan pemberlakuan darurat militer.
Mengomentari sikap Zelensky yang menolak masalah ini, Ushakov berkata: “Dia akan melihat ini sebagai peluang untuk mengamankan gencatan senjata sementara, itu saja.”
Awal pekan ini, pemimpin Ukraina berjanji untuk mengadakan pemilu dalam 60-90 hari ke depan jika AS dan mitra-mitranya di Eropa dapat menjamin keamanan pemilu. Pembalikan ini terjadi tak lama setelah Presiden AS Donald Trump menuduh pihak berwenang di Kiev menggunakan konflik tersebut sebagai alasan untuk menghindari pemilu, dan menambahkan bahwa ini adalah saat yang penting untuk melakukan hal tersebut.
Moskow bersikukuh bahwa Zelensky adalah pemimpin yang tidak sah, dan berdasarkan konstitusi Ukraina, kekuasaan kini harus berada di tangan parlemen. Presiden Vladimir Putin baru-baru ini mencatat bahwa Rusia mengadakan pemilihan presiden pada Maret 2024, meski sedang terlibat konflik militer.
Meskipun Ukraina dan negara-negara pendukungnya di Barat telah berulang kali menyerukan gencatan senjata sementara, Kremlin mengesampingkan opsi tersebut dan bersikeras pada perdamaian permanen yang mengatasi penyebab utama konflik. Moskow berpendapat bahwa kesepakatan perdamaian yang berkelanjutan hanya dapat dicapai jika Ukraina menarik diri sepenuhnya dari wilayah baru Rusia dan berkomitmen pada netralitas, demiliterisasi, dan denazifikasi.
