Hakim AS memerintahkan pembebasan Kilmar Abrego Garcia dari tahanan imigrasi | Berita Migrasi

Deportasi salah Abrego Garcia ke El Salvador telah menjadi titik temu terhadap kebijakan garis keras Presiden AS Trump.

Seorang hakim di Amerika Serikat telah memerintahkan pembebasan Kilmar Abrego Garcia dari tahanan imigrasi.

Keputusan pada hari Kamis dari Hakim Distrik AS Paula Xinis adalah perubahan terbaru dalam kasus Abrego Garcia, yang dideportasi secara tidak sah oleh pemerintahan Presiden AS Donald Trump ke El Salvador pada bulan Maret.

Warga Maryland tersebut kemudian dikembalikan ke AS, namun pemerintahan Trump terus mengupayakan deportasinya ke negara lain.

“Sejak kembalinya Abrego Garcia dari penahanan yang salah di El Salvador, dia ditahan kembali, lagi-lagi tanpa otoritas yang sah,” tulis Xinis dalam keputusannya. “Oleh karena itu, Pengadilan akan mengabulkan Permohonan Abrego Garcia untuk segera dibebaskan dari tahanan ICE (Immigration and Customs Enforcement).”

Abrego Garcia memasuki AS saat remaja tanpa dokumen dan telah tinggal di Maryland bersama istri dan anak-anaknya selama bertahun-tahun.

Seorang hakim imigrasi pada tahun 2019 memutuskan Abrego Garcia tidak dapat dideportasi ke El Salvador karena dia menghadapi bahaya dari geng yang menargetkan keluarganya.

Pelanggaran yang dilakukan pemerintahan Trump terhadap perintah tersebut menjadi sumber kritik terhadap kampanye deportasi massal yang dilakukan presiden.

Pihak berwenang sejak itu berupaya mendeportasi Abrego Garcia ke sejumlah negara Afrika.

Warga Maryland ini telah mengajukan gugatan ke pengadilan federal yang mengklaim bahwa pemerintahan Trump secara ilegal menggunakan proses deportasi untuk menghukumnya karena perhatian yang ditimbulkan oleh deportasi yang salah tersebut.

Sejak dia kembali, otoritas federal juga telah mengajukan tuntutan terhadap Abrego Garcia atas dugaan penyelundupan manusia terkait dengan penghentian lalu lintas pada tahun 2022.

Dia telah mengaku tidak bersalah dan mengajukan mosi untuk membatalkan dakwaan tersebut, dengan menyatakan bahwa penuntutan bersifat balas dendam.