– Iklan –

– Iklan –

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

JAKARTA, balipuspanews.com – Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto mengungkap fakta dugaan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto dalam rapat kerja antara Kapolri dan Komisi III DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Di hadapan pimpinan dan anggota Komisi III DPR, Kapolri Jenderal Suyudi menyatakan dugaan perintah penyadapan tersebut berasal dari mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Perintah tersebut disampaikan melalui sejumlah pejabat di lingkungan Mabes Polri sebelum akhirnya dilaksanakan oleh tim teknis.

Jenderal Listyo Sigit juga disebut-sebut sebagai pengguna akhir hasil penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, pejabat, tokoh politik, tokoh ormas, pengusaha, dan media.

Pertama, Jenderal LSP yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian diduga memberikan perintah dan menetapkan sasaran penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kapolri AS, serta menjadi penerima akhir atau end user dari penyadapan tersebut, kata Kapolri Jenderal Suyudi.

Selain Listyo Sigit, terungkap pula peran Irjen Slamet Uliandi (SU) selaku Kepala Divisi TIK Polri yang diduga menjadi pihak yang memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan dan meneruskan hasil laporan penyadapan tersebut kepada Listyo Sigit.

SU yang menjabat Kepala Divisi TIK Polri periode 2021 hingga Oktober 2026 ini diduga merupakan anggota Dewan Pertimbangan Pusat Pengawasan Polri yang memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan dan meneruskan laporan hasil penyadapan dari Kabakmon dalam bentuk laporan harian dan laporan analisis ke LSP Jenderal, ujarnya.

Lebih lanjut, Suyudi menjelaskan, tersangka Irjen Pol Eko Hadi Santoso (EH) yang menjabat Plt Kepala Divisi Bagmon merupakan pihak yang mendapat perintah mencegat sasaran yang diberikan Listyo Sigit.

“EH yang menjabat Pj Kabakmon sejak 5 Desember 2024 sampai dengan 7 Oktober 2025 diduga menerima perintah penyadapan sasaran tertentu dari SU yang disebut-sebut berasal dari LSP Jenderal, kemudian memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa surat permintaan dari penyidik,” jelasnya.

Kemudian bagi Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, jelas Suyudi, perannya menerima perintah dari Listyo Sigit dan menyampaikan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permintaan penyidik.

Penulis: Hardianto
Redaktur: Oka Suryawan