Polemik Ijazah, Akademisi Unair Ingatkan Reputasi Jokowi Tidak Bisa Dinilai Sepihak

RRI.CO.ID, Jakarta – Akademisi Universitas Airlangga (Unair), Dr. Suko Widodo meyakini, reputasi seorang pemimpin tidak terbentuk hanya dari satu isu atau kontroversi yang berkembang di ruang publik. Namun juga dari pengalaman masyarakat mengenai kebijakan, kepemimpinan dan integritas.

Pandangan tersebut disampaikan Suko menanggapi polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang terus menyita perhatian publik meski masa kepemimpinannya telah berakhir. Reputasi politik terbentuk dari pengalaman masyarakat terhadap kebijakan, kepemimpinan, dan integritas seorang tokoh, kata Suko dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 7 November 2026.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurutnya, reputasi politik merupakan hasil proses panjang yang melibatkan penilaian masyarakat terhadap berbagai aspek kepemimpinan. Oleh karena itu, penilaian terhadap Jokowi juga terkait dengan pengalaman masyarakat selama dua periode pemerintahannya, termasuk kebijakan dan prestasi yang dirasakan masyarakat.

Suko menjelaskan, kontroversi yang berkepanjangan dapat mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap suatu sosok. Namun dampak tersebut tidak selalu sama pada setiap kelompok masyarakat.

Perdebatan yang dilakukan secara berulang-ulang justru dapat mempertajam perbedaan penilaian yang sudah terbentuk sebelumnya.

Polemik yang berkepanjangan bisa mempertajam penilaian yang sudah berbeda. Namun besarnya dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat harus dibuktikan melalui penelitian, bukan asumsi, ujarnya.

Suko mengingatkan, ramainya perdebatan di media sosial tidak bisa langsung diterjemahkan sebagai perubahan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Jokowi. Menurutnya, diperlukan pengukuran dan penelitian untuk mengetahui sejauh mana kontroversi tersebut benar-benar mempengaruhi reputasi politik seorang tokoh.

Lebih lanjut, Suko menjelaskan, polemik ijazah Jokowi kini berkembang menjadi isu yang lebih luas, terutama terkait keyakinan politik. Polemik ini bergeser dari persoalan administratif menjadi persoalan kepercayaan politik, ujarnya.

Ia menjelaskan, dalam teori framing, suatu fakta bisa memiliki makna yang berbeda-beda, tergantung pandangan politik kelompok yang menafsirkannya. Algoritme media sosial juga mempengaruhi kondisi ini, melalui pengulangan narasi dan memperkuat polarisasi di masyarakat.

Akibatnya, kontroversi yang terus berlanjut tidak serta merta disebabkan oleh kurangnya informasi. Namun, hal ini juga dapat mencerminkan melemahnya kepercayaan terhadap sumber informasi dan lembaga yang memberikan klarifikasi.

Di tengah situasi tersebut, Suko menegaskan, rekam jejak kepemimpinan tetap menjadi bagian penting dalam membangun reputasi seorang tokoh. Namun reputasi yang dibangun tidak serta merta menghilangkan tanggung jawab untuk memberikan penjelasan atas permasalahan yang menjadi perhatian publik.

“Rekam jejak bisa menunjang reputasi. Namun, tidak menggantikan kewajiban memberikan klarifikasi yang kredibel,” ujarnya.

Untuk itu, Suko menilai menyikapi polemik ijazah Jokowi memerlukan pendekatan komunikasi yang mengedepankan keterbukaan informasi dan konsistensi penjelasan. “Responsnya perlu mengedepankan keterbukaan proporsional, konsistensi informasi, dan penghormatan terhadap proses hukum,” ujarnya.

Ia menambahkan, klarifikasi sebaiknya disampaikan melalui dokumen dan lembaga yang mempunyai kewenangan. Bukan melalui perdebatan antar kelompok pendukung yang berpotensi memperpanjang konflik.

Menurut Suko, langkah komunikasi yang tepat tidak hanya bertujuan untuk membentuk persepsi positif, tetapi juga memastikan permasalahan dapat dipahami oleh masyarakat, berdasarkan informasi yang kredibel. “Komunikasi yang baik bukan sekedar memenangkan opini, tapi mengembalikan permasalahan pada fakta, prosedur yang adil dan kepercayaan masyarakat,” ujarnya.