RakyatPos.id – Tokoh reformasi sekaligus mantan Ketua MPR RI Amien Rais kembali melontarkan kritik tajam terhadap 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menyoroti sejumlah persoalan krusial, mulai dari proyek Ibu Kota Kepulauan (IKN) yang dinilainya mangkrak, peringatan kepada Presiden Prabowo Subianto, hingga potensi pembatalan jabatan Wakil Presiden.
Dalam keterangannya, Amien Rais terang-terangan menilai tatanan demokrasi dan keadilan di Indonesia telah dirobek-robek oleh Jokowi selama satu dekade terakhir.
Fokus utama Amien adalah mega proyek IKN yang menurutnya menyedot anggaran negara ratusan triliun rupiah dengan sia-sia. Ia mengklaim kawasan tersebut sudah tidak layak huni dan kini sudah berubah fungsi.
“Sekarang lihat IKN Nusantara, berapa ratus triliun yang terbuang percuma. Sekarang hanya jadi pusat budaya malam atau prostitusi,” tuding Amien.
Ditegaskannya, proyek ini sangat dipaksakan dan mengingat kondisi geografisnya, IKN tidak layak dijadikan ibu kota.
Topografi tanahnya bergunung-gunung, airnya juga susah sekali karena airnya payau. Saya tanya ke ahlinya, tidak layak huni, tambahnya sambil menyindir pemerintah kini kehabisan dana untuk melakukan perbaikan.
Lebih lanjut, Amien Rais mengirimkan pesan peringatan kepada Prabowo Subianto. Ia mengingatkan, pemerintahnya jangan hanya sekedar janji dan pidato berapi-api tanpa tindakan nyata.
“Prabowo, jangan bodoh (tidak konsisten). Dia hanya berpidato keras-keras tapi tidak melihat hasilnya. Katanya mau mengejar koruptor sampai ke Antartika, tapi nyatanya koruptor besar belum tertangkap,” tegasnya.
Mendesak Jokowi menjadi sasaran utama UU Perampasan Aset
Terkait wacana pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset pada Desember mendatang, Amien menyatakan skeptis. Namun, dia menekankan satu tuntutan besar jika aturan tersebut benar-benar disahkan DPR.
“Kalau Sita Aset dilegalkan, orang nomor satu yang harus segera diperiksa adalah Jokowi. Dia punya (aset) ribuan triliun, dari mana?” dia bersikeras.
Di akhir keterangannya, Amien Rais juga membocorkan komunikasi politiknya dengan pakar hukum tata negara, Denny Indrayana, terkait dinamika hukum di Mahkamah Konstitusi (MK).
“Saya juga mendapat pemberitahuan dari Denny Indrayana, kalau nanti di MK (putusan) bisa cacat. (Kalau itu terjadi), jabatan Wakil Presiden sudah selesai,” tutupnya.
