RakyatPos.id – Pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi menyinggung kesiapan pendukung Joko Widodo menghadapi skenario pergantian Presiden Prabowo Subianto sebelum tahun 2029 dinilai sebagai bentuk hasutan politik yang berbahaya bagi tatanan stabilitas nasional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kritik keras tersebut disampaikan mantan Wakil Rektor Universitas Bung Karno (UBK), Dr. Teguh Santosa. Menurutnya, melontarkan spekulasi percepatan pergantian kepemimpinan di tengah pemerintahan merupakan tindakan yang tidak etis dan tidak berguna.
Pernyataan tersebut jelas merupakan hasutan politik yang berpotensi memecah konsentrasi masyarakat dan merusak tatanan stabilitas nasional yang sedang dibangun, kata Teguh Santosa, Selasa 25 Agustus 2026.
Dosen Hubungan Internasional ini menilai, skenario seperti itu justru menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu di tengah upaya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan berbagai program strategis populer. Ia lantas mempertanyakan motif dan urgensi di balik wacana yang dinilai memicu ketegangan antarfaksi politik.
Teguh juga menyoroti dugaan adanya agenda tersembunyi. Menurutnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo patut dicurigai berada di balik layar atau menyetujui narasi pergantian kepemimpinan di tengah jalan demi kepentingan politik keluarga.
Ia menduga skenario pelengseran presiden sebelum masa jabatannya berakhir dirancang untuk menguntungkan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, agar bisa langsung mengambil alih kursi pimpinan negara tanpa melalui proses pemilu secara penuh.
Padahal, kata Teguh, amanah rakyat yang diberikan kepada Prabowo Subianto memiliki legitimasi konstitusi yang sangat kuat. Segala bentuk manuver atau spekulasi liar mengenai pemberhentian presiden tanpa dasar hukum yang sah melanggar prinsip demokrasi konstitusional.
Oleh karena itu, ia mengingatkan para elite politik dan pimpinan organisasi relawan untuk menghentikan politik adu mulut dan bentrok narasi demi ambisi mempertahankan dinasti politik.
Seluruh elemen bangsa didorong untuk mengalihkan fokusnya untuk mendukung kinerja pemerintah saat ini dalam menyelesaikan tantangan ekonomi, ketahanan pangan, dan penciptaan lapangan kerja, dibandingkan mempertahankan perhitungan kekuasaan yang sempit.
“Demokrasi kita memerlukan etika dan kedewasaan. Menghormati amanah rakyat hingga tahun 2029 merupakan komitmen konstitusi yang harus dijaga bersama tanpa adanya provokasi yang memperkeruh suasana,” tegas Teguh.
