Oleh: Teuku Avicenna Al Maududdy, Mhum*)
ACEH memiliki sejarah panjang dalam menangani konflik, kehilangan, trauma, sekaligus membangun perdamaian.
Setelah konflik bersenjata berakhir dan MoU Helsinki ditandatangani, kita mungkin merasa bahwa tugas terbesar telah selesai.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Faktanya, menurut pendapat saya, di situlah pekerjaan yang lebih tenang dimulai: memastikan bahwa perdamaian tidak hanya menjadi sebuah negara politik, namun tumbuh menjadi budaya yang hidup dalam masyarakat.
Karena menghentikan kekerasan tidak serta merta menghapus luka.
Perjanjian politik dapat menghentikan perang, namun tidak serta merta menghilangkan prasangka, ketakutan, kemarahan, atau kenangan buruk yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Oleh karena itu, tantangan Aceh saat ini bukan hanya bagaimana menjaga perdamaian, namun bagaimana mendidik generasi muda untuk memahami nilai perdamaian.
Di titik inilah keberadaan Generasi Perdamaian Aceh (PeaceGen Aceh) menjadi relevan.
Bagi saya, pendidikan perdamaian tidak boleh berhenti pada slogan-slogan seperti “jaga keharmonisan” atau “jangan berperang”.
Baca juga: Anak Syuhada Pegang Janji Pemerintah, Perdamaian Aceh Jangan Hanya Jadi Slogan
Kedamaian harus diterjemahkan ke dalam keterampilan yang dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.
Bagaimana cara menyikapi perbedaan pendapat? Bagaimana cara mengendalikan emosi saat merasa tersinggung?
Bagaimana cara meminta maaf? Bagaimana cara memaafkan? Bagaimana cara menghilangkan prasangka sebelum prasangka berubah menjadi kebencian?
Pertanyaan-pertanyaan sederhana ini sebenarnya merupakan inti permasalahan perdamaian.
PeaceGen mengembangkan 12 Nilai Dasar Perdamaian yang antara lain berbicara tentang penerimaan diri, menghilangkan prasangka.
Kemudian, menghargai perbedaan, memahami persoalan status sosial dan gender, menolak kekerasan, mengelola konflik, meminta maaf, dan memberikan pengampunan.
