RakyatPos.id – Usai aduannya ditolak Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), pakar kebijakan publik Bonatua Silalahi menegaskan perjuangannya belum usai. Bonatua kini tengah menempuh sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat (KIP) terkait hilangnya sejumlah arsip penting yang diduga terkait dengan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
Bonatua mengungkapkan, dirinya telah mendaftarkan permohonan sengketa informasi ke KIP. Jalur ini diambil untuk menelusuri keberadaan dokumen atau arsip yang hingga saat ini dianggap belum jelas keberadaannya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Saya sudah mendaftarkan sengketa informasi ke KIP, kata Bonatua usai menghadiri sidang putusan DKPP, di Jakarta, Senin (24/8/2026).
Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan keluh kesahnya terkait proses administrasi di KIP yang dinilainya lamban. Ia mempertanyakan transparansi penjadwalan sidang karena menurutnya ada pemohon lain dengan nomor registrasi lebih rendah sebenarnya sudah mendapat jadwal sidang lebih awal.
“Tolong KIPnya jangan ditunda-tunda karena saya lihat yang nomornya jauh di bawah saya sudah diadili. Saya belum. Ini terkait dengan ini, berkas ini,” ujarnya.
Menurut Bonatua, arsip yang disengketakannya sangat krusial. Dokumen ini diyakini memuat jejak awal yang bisa menjawab kecurigaan masyarakat terhadap keabsahan gelar akademik Jokowi.
“Ini arsip penting karena apa? Ini jejak awal yang dicurigai insinyur atau dokter? Tapi ini yang hilang dan semua bungkam,” ujarnya.
Sebelumnya, DKPP memutuskan menolak seluruh aduan yang disampaikan Bonatua Silalahi terkait dugaan pelanggaran kode etik yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Keputusan tersebut terkait dengan keluhan Bonatua terkait dugaan tidak dilakukannya tindakan korektif atau kelalaian dalam verifikasi dokumen pencalonan Joko Widodo (Jokowi) dalam berbagai kontestasi politik yang dilakukan pada tahun 2005 hingga 2019.
Memutuskan untuk menolak aduan pelapor untuk seluruhnya, kata Ketua Dewan DKPP Heddy Lugito di ruang sidang utama Kantor DKPP, Jakarta, Senin (24/8/2026).
