Maybrat, RakyatPos.id – Masyarakat di Distrik Mare, Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat Daya menghadapi berbagai permasalahan kebutuhan dasar seperti air bersih, kekurangan guru dan tenaga kesehatan, buruknya akses jalan, terbatasnya jaringan telekomunikasi, dan kebutuhan akan fasilitas kesehatan.
Kecamatan Mare terdiri dari sembilan desa, yaitu Desa Mahos, Desa Suswa, Desa Kombif, Desa Bakrabi, Desa Waban, Desa Sawo, Desa Narasi, Desa Seya, dan Desa Rufases.
Persoalan kebutuhan pokok ini disampaikan kepada Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat Daya, Selly Kareth saat mengumpulkan aspirasi masyarakat di Distrik Mare, Senin (24/8/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pertemuan ini khusus membahas perencanaan, penganggaran, dan penggunaan Dana Otonomi Khusus (Otsus), sehingga benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di pedalaman.
Selly Kareth menegaskan, permasalahan yang diangkat masyarakat harus menjadi landasan pemerintah dalam menyusun program dan menentukan prioritas penggunaan anggaran Otsus.
Sebab menurutnya, hal tersebut merupakan kebutuhan dasar yang harus menjadi prioritas pembangunan.
“Segala kebutuhan masyarakat harus ditanggapi dengan serius oleh pemerintah. Kondisi masyarakat di wilayah Mare menunjukkan masih ada kebutuhan pokok yang belum terjawab sepenuhnya,” kata Selly Kareth.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maybrat juga diingatkan untuk segera menindaklanjuti kebutuhan masyarakat Distrik Mare yang menjadi aspirasinya melalui kebijakan, perencanaan, penganggaran, dan program pembangunan nyata.
“Ini bukan permintaan yang berlebihan. Ini kebutuhan dasar masyarakat yang harus dijawab oleh pemerintah,” ujarnya.
Ia mengatakan, akses jalan yang tidak memadai membuat masyarakat sulit memperoleh pendidikan, layanan kesehatan, atau memobilisasi hasil kebunnya.
Oleh karena itu, masyarakat meminta pemerintah tidak hanya membangun di perkotaan saja, tapi juga memastikan pembangunan infrastruktur sampai ke desa-desa.
“Jika akses jalan tidak dibangun dengan baik maka masyarakat akan terus mengalami kesulitan. Anak-anak akan kesulitan mendapatkan layanan pendidikan, orang sakit akan kesulitan mendapatkan layanan kesehatan, dan aktivitas perekonomian masyarakat akan terhambat,” ujarnya.
Masyarakat Mare juga meminta pemerintah menambah jumlah guru di daerahnya, agar anak-anak di desa tidak kehilangan haknya untuk mendapatkan pendidikan yang layak.
“Aspirasi masyarakat ini akan kami laksanakan. Pemprov Papua Barat Daya dan Pemkab Maybrat harus menyikapi permasalahan ini dengan serius,” kata Selly Kareth.
Sementara itu, Tokoh Adat Mare, Leonardus Baru, meminta Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Pemerintah Kabupaten Maybrat datang langsung melihat kondisi masyarakat di sembilan desa yang selama ini menghadapi keterbatasan akses layanan dasar.
“Kami masyarakat adat sudah terlalu lama mengutarakan kebutuhan yang sama. Pemerintah datang, mendengarkan, mencatat, tapi masyarakat menunggu lagi tanpa kepastian. Perlu aksi nyata, anggaran yang jelas, dan pembangunan yang benar-benar sampai ke desa-desa,” kata Leonardus Baru.
Menurutnya, masyarakat Mare mempunyai hak yang sama untuk memperoleh akses terhadap transportasi, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan pemerintahan.
Ia mengatakan, jika akses jalan tidak mendukung, bagaimana masyarakat bisa mendapatkan pelayanan pemerintah, bagaimana guru bisa datang ke sekolah, bagaimana petugas kesehatan bisa datang ke tempat kerjanya, bagaimana warga yang sakit bisa dibawa berobat, dan bagaimana hasil kebun masyarakat bisa dipasarkan.
“Jangan sampai pemerintah hanya bicara pembangunan dari kota. Ayo lihat sendiri bagaimana kehidupan masyarakat di Mare,” ujarnya.
Ia juga meminta Gubernur Papua Barat Daya dan Bupati Maybrat segera menindaklanjuti aspirasi masyarakat Mare, dengan program dan jadwal pelaksanaan yang konkrit dapat diketahui masyarakat.
“Kami tidak menolak pemerintah. Justru kami mengingatkan pemerintah bahwa masyarakat adat masih ada dan perlu perhatian negara,” ujarnya.
Lanjutkan Membaca
