Jayapura, RakyatPos.id – Papua Nugini ( PNG) telah meluncurkan kebijakan infrastruktur sekolah baru yang berketahanan, sebuah kerangka kerja yang dirancang untuk memastikan fasilitas sekolah aman, inklusif dan mampu menahan dampak bencana alam dan bahaya terkait perubahan iklim di negara Kepulauan Pasifik.
Kebijakan ini diluncurkan di Port Moresby sebagai bagian dari program Building Safety and Resilience in the Pacific (BSRP) Tahap Kedua yang didanai oleh Uni Eropa, seperti dikutip RakyatPos.id dari laman tvwan.com.pg Minggu (23/8/2026).
Departemen Pendidikan PNG menyatakan bahwa infrastruktur sekolah yang tangguh sangat penting untuk pendidikan berkualitas dan keamanan masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kebijakan ini memberikan standar perencanaan, desain, konstruksi, dan pemeliharaan fasilitas sekolah, dengan fokus pada penciptaan lingkungan belajar yang tetap berfungsi selama dan setelah bencana.
Inisiatif ini merupakan kelanjutan dari pencapaian program BSRP tahap pertama yang berlangsung dari tahun 2013 hingga 2018 dan memperkuat kesiapsiagaan bencana di 15 negara Kepulauan Pasifik.
Di Papua Nugini, program ini meletakkan dasar bagi perencanaan ketahanan di sektor pendidikan.
Fase kedua, yang berlangsung dari tahun 2024 hingga 2028, berfokus secara khusus pada peningkatan ketahanan infrastruktur pendidikan.
Dalam pidato peluncurannya, Laso Mana, direktur Pusat Penanggulangan Bencana Nasional, menyoroti pentingnya bangunan sekolah yang tangguh, dan menekankan bahwa ruang kelas sering kali berfungsi sebagai tempat perlindungan darurat selama masa krisis.
Herman Timmermans, Manajer Proyek Komunitas Pasifik (SPC), memuji Papua Nugini karena mengambil peran kepemimpinan di wilayah tersebut.
Ia mengatakan perangkat praktis kebijakan tersebut, termasuk desain, daftar periksa dan standar konstruksi, telah menarik minat negara-negara Pasifik lainnya.
Delegasi Uni Eropa, Dr. Hans Lambert, menyambut baik peluncuran tersebut dan menekankan hubungan antara lingkungan belajar yang aman dan kesejahteraan serta kinerja siswa.
Ia menekankan, keberhasilan jangka panjang kebijakan ini akan bergantung pada efektivitas implementasinya.
Wakil Sekretaris Walipe Wingi mewakili Dr. Kombra menegaskan kembali komitmen Kementerian Pendidikan dalam melaksanakan kebijakan tersebut.
Ia mengatakan bahwa sekolah berketahanan harus didukung, dipelihara, dan dimiliki oleh komunitas yang mereka layani, sekaligus mengakui kontribusi SPC dan Uni Eropa.
Para pejabat mengatakan kebijakan ini akan membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman dan inklusif bagi siswa di seluruh negeri sekaligus memperkuat peran sekolah sebagai aset masyarakat selama keadaan darurat dan bencana.
Lanjutkan Membaca
