RakyatPos.id – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali angkat bicara soal kebijakan lomba tangkap begal yang menyedot perhatian berbagai pihak.
Sempat mendapat kritik dari Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra, kali ini kebijakan tersebut juga dikritik oleh Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Meski demikian, Dedi Mulyadi mengaku tak mempermasalahkan kritik yang datang kepadanya.
Menurut pria yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM), kritik adalah hal yang lumrah dalam pemerintahan.
Saya sudah biasa dikritik,” kata Dedi usai menghadiri peletakan batu pertama proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) di Nagreg, Kabupaten Bandung, Rabu (29/7/2026).
Namun, Dedi menilai polemik yang berkembang lebih banyak dipicu oleh kesalahpahaman terhadap maksud kebijakan tersebut.
Ia mengatakan, banyak pihak yang belum memahami tujuan sebenarnya dari program kompetisi yang digagasnya.
“Tapi saya selalu memberikan klarifikasi karena ada mispersepsi dan misinformasi,” ujarnya.
Menurut Dedi, salah paham salah satunya muncul ketika kebijakan persaingan dikaitkan dengan kasus pengeroyokan tersangka pencuri ayam di Bali yang mengakibatkan korban meninggal dunia.
Ia menilai perbandingan tersebut tidak tepat karena konteks kedua peristiwa tersebut sangat berbeda.
Dedi menegaskan, kompetisi yang diumumkannya sama sekali tidak bertujuan untuk mengajak masyarakat main hakim sendiri.
Sebaliknya, program tersebut dimaksudkan untuk mendorong masyarakat agar menyerahkan pelaku kejahatan kepada aparat penegak hukum.
Misalnya, dia membandingkan persoalan persaingan dengan kejadian pemukulan pencuri ayam di Bali, ujarnya.
Malah terbalik. Kalau ada kompetisi, maka yang kehilangan ayam tidak akan memukuli yang mencuri ayam karena gubernur akan mengganti ayamnya, kata Dedi.
Ia yakin jika masyarakat mendapatkan solusi melalui mekanisme tersebut, maka potensi balas dendam atau kekerasan bisa diminimalisir.
Oleh karena itu, menurut Dedi, kebijakan ini bertujuan untuk menjaga ketertiban sekaligus mencegah masyarakat bertindak di luar hukum.
Dedi bahkan mengklaim kebijakan tersebut mulai menunjukkan dampak positif.
Ia mengatakan, angka penjambretan dan kejahatan jalanan di Jabar mengalami tren penurunan.
Klaim tersebut, kata Dedi, berdasarkan hasil koordinasinya dengan Kapolda Jabar.
Terima kasih atas koreksinya. Kami antusias mewujudkan keamanan di Jabar dan nyatanya saat ini kriminalitas sudah menurun, perampokan mulai terus menurun, ujarnya.
Selain itu, Dedi juga menampik anggapan maraknya perampokan di Jabar dipicu oleh tingginya angka pengangguran di provinsi tersebut.
Menurut dia, berdasarkan data polisi, pelaku kejahatan jalanan yang ditangkap banyak yang berasal dari luar Jawa Barat.
Oleh karena itu, ia menilai permasalahan kriminalitas tidak bisa disederhanakan hanya dengan mengaitkannya dengan kondisi perekonomian masyarakat setempat.
Sementara itu, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai punya pandangan berbeda terkait kompetisi tersebut.
Pigai berharap polemik terkait kebijakan ini tidak terus berkepanjangan.
Bahkan, ia menduga pernyataan Dedi Mulyadi soal kompetisi tersebut kemungkinan hanya sekedar gurauan.
“Saya kira Pak Dedi Mulyadi hanya bercanda. Jangan salah, bisa jadi kompetisi itu hanya lelucon. Jadi media jangan dianggap serius,” kata Pigai, Selasa (28/7/2026).
Namun Pigai mengingatkan, jika kebijakan tersebut benar-benar diterapkan, perlu dipertimbangkan berbagai konsekuensi hukum dan hak asasi manusia.
Menurut dia, pemberian reward kepada warga yang berhasil menangkap pelaku kejahatan berpotensi memicu tindakan yang melampaui batas.
Dia mempertanyakan apakah orang-orang yang melakukan penangkapan memiliki keterampilan dan pelatihan yang memadai.
“Mudah-mudahan hanya bercanda. Tapi kalau serius, usahakan jangan. Warga sipil yang tidak terlatih bisa saja memukul sampai berdarah. Bolehkah kita membayar orang untuk memukuli orang lain di lapangan?” kata Pigai.
Meski melontarkan kritik, Pigai mengaku tak ingin persoalan ini terus menjadi polemik berkepanjangan.
Ia berharap semua pihak terus mengedepankan pendekatan yang sesuai dengan prinsip supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia.
Di sisi lain, Dedi memastikan akan terus mengevaluasi berbagai kebijakan yang diterapkan di Jabar.
Meski demikian, ia menegaskan tujuan utamanya tetap sama, yakni menciptakan lingkungan yang lebih aman dan menurunkan angka kriminalitas di wilayah yang dipimpinnya.
Perdebatan mengenai kebijakan lomba menangkap pelaku perampokan masih menjadi perhatian masyarakat, sebagian pihak menilai langkah tersebut efektif sebagai efek jera, sedangkan sebagian pihak mengingatkan agar segala upaya penegakan hukum tetap dalam kerangka hukum dan menghormati hak asasi manusia.
