Jayapura, RakyatPos.id – Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa, SH menyatakan setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum. Namun hingga saat ini masih banyak warga Provinsi Papua Tengah yang kesulitan memperoleh informasi, layanan, dan bantuan hukum.
Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah berkomitmen untuk memperluas akses bantuan hukum bagi kelompok miskin dan rentan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memperkuat sinergi dengan lembaga bantuan hukum, organisasi profesi, perguruan tinggi, lembaga keagamaan, lembaga adat, dan organisasi kemasyarakatan.
Pernyataan Gubernur Nawipa disampaikan Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan, Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Otonomi Khusus, Ukkas saat mewakili Gubernur Papua Tengah, membuka Focus Group Discussion (FGD) Bantuan Hukum di Kabupaten Nabire, Jumat (24/7/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
FGD ini merupakan wadah pemerataan persepsi dan penguatan koordinasi antar instansi, sehingga layanan hukum dapat menjangkau masyarakat hingga distrik dan desa di Provinsi Papua Tengah.
Gubernur Nawipa dalam sambutannya yang disampaikan Ukkas mengatakan, saat ini masih banyak masyarakat di Provinsi Papua Tengah yang kesulitan mendapatkan informasi, layanan, dan bantuan hukum.
Keterbatasan ekonomi, jangkauan layanan yang jauh, rendahnya pemahaman hukum, dan kondisi geografis masih disebut-sebut menjadi kendala utama dalam pemenuhan hak masyarakat atas bantuan hukum.
“Kelompok rentan seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat, korban kekerasan, dan warga di daerah terpencil harus mendapatkan layanan hukum yang mudah diakses tanpa diskriminasi,” kata Ukkas mewakili Gubernur Nawipa.
Menurut dia, bantuan hukum tidak boleh hanya tersedia secara administratif. Pelayanan harus benar-benar menjangkau masyarakat dan diberikan secara adil, cepat, dan tidak diskriminatif.
Masyarakat harus mendapat informasi yang jelas mengenai hak-haknya, tata cara pelayanan, tempat menyampaikan pengaduan, dan lembaga yang dapat memberikan bantuan.
Dikatakannya, pelayanan hukum yang efektif merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintah juga harus menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, kepatuhan terhadap hukum, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Untuk memperluas jangkauan layanan, Pemprov Papua Tengah akan memperkuat sinergi dengan lembaga bantuan hukum, organisasi profesi, perguruan tinggi, lembaga keagamaan, lembaga adat, dan organisasi kemasyarakatan,” ujarnya.
Ia mengatakan, kerja sama ini diharapkan dapat memberikan pelayanan hukum kepada kabupaten dan desa, tidak hanya terkonsentrasi di ibu kota provinsi dan kabupaten.
Pemprov Papua Tengah juga akan memperkuat database masyarakat miskin dan kelompok rentan, sehingga program bantuan hukum dapat disusun secara tepat sasaran.
Ukkas mengatakan, Gubernur Nawipa juga berharap FGD tersebut membahas langkah-langkah yang dapat dilaksanakan untuk memberikan informasi hukum yang mudah dipahami, mekanisme pengaduan yang sederhana, peningkatan layanan konsultasi hukum, dan penguatan jaringan bantuan di daerah terpencil.
“Pak Gubernur menekankan pentingnya upaya preventif melalui sosialisasi hak dan kewajiban warga negara, penyelesaian permasalahan sesuai ketentuan hukum, dan penguatan perlindungan terhadap perempuan dan anak,” ujarnya.
Seluruh pejabat pemerintah diminta memberikan pelayanan profesional tanpa mempersulit masyarakat. Setiap pengaduan harus diterima, dicatat dan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan dan peraturan yang berlaku.
Pasalnya, Pemprov Papua Tengah berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik, menjamin kesetaraan di depan hukum, melindungi hak asasi manusia, dan menjaga ketertiban sosial melalui kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan.
“Pak Gubernur berharap hasil FGD tidak hanya berhenti pada forum diskusi, namun harus menghasilkan rekomendasi, pembagian tanggung jawab dan tindak lanjut yang dapat dilaksanakan oleh semua pihak,” kata Ukkas.
Lanjutkan Membaca
