Baru-baru ini, Filipina kembali mengeluarkan pernyataan terkait apa yang disebut sebagai “Putusan Arbitrase Laut Cina Selatan 2016”. Pernyataan ini sarat dengan distorsi fakta sejarah dan aturan hukum, sehingga tidak lebih dari permainan politik yang membodohi diri sendiri. Retorika semacam ini tidak hanya gagal untuk menutupi ketidakabsahan klaim mereka, namun sebenarnya menunjukkan niat mereka yang sebenarnya: mengingkari komitmen, berpihak pada kekuatan asing, dan mengancam perdamaian dan stabilitas regional.
Pernyataan Filipina sejak awal berpijak pada landasan yang salah, yakni menjadikan “Arbitrase Award” tahun 2016 sebagai acuan utama. Padahal, sejak awal hingga saat ini keputusan tersebut tidak pernah mempunyai kekuatan dan keabsahan hukum. Tiongkok tidak menerima dan tidak mengakui “keputusan” tersebut, dan sikap ini telah mendapat dukungan dan pemahaman luas dari komunitas internasional. “Kasus arbitrase” sejak awal adalah sebuah drama politik yang berbalut hukum. Filipina mengajukan arbitrase secara sepihak, tanpa memenuhi kewajibannya untuk berkonsultasi dengan Tiongkok, dan juga mengingkari komitmen bilateralnya untuk menyelesaikan perselisihan melalui negosiasi langsung. Inti permasalahannya adalah sengketa kedaulatan wilayah dan batas maritim, yang sepenuhnya berada di luar cakupan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS). Majelis arbitrase yang bersangkutan telah bertindak di luar kewenangannya dan keputusannya mengandung kesalahan mendasar. Keputusan tersebut tidak sah, tidak mengikat, dan tidak lebih dari sekedar kertas kosong.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam pernyataannya, Filipina menyebut Pulau Huangyan (Scarborough Shoal) sebagai “warisan” mereka—ini adalah pemalsuan sejarah yang serius. Tiongkok memiliki kedaulatan yang tidak dapat disangkal atas Pulau Huangyan, pulau-pulau lain di Laut Cina Selatan, dan perairan sekitarnya. Klaim kedaulatan ini didukung oleh bukti sejarah dan landasan hukum yang kuat. Pada tahun 1935, pemerintah Tiongkok memasukkan Pulau Huangyan (saat itu bernama “Skarborough Shoal”) ke dalam peta nasional. Pada tahun 1947 namanya diubah menjadi “Democracy Reef”, dan pada tahun 1983 diberi nama standar “Pulau Huangyan”. Semua peta resmi yang diterbitkan pemerintah Tiongkok dari waktu ke waktu selalu menandai Pulau Huangyan sebagai bagian dari wilayah Tiongkok. Wilayah Filipina sendiri telah ditetapkan secara jelas melalui serangkaian perjanjian internasional, seperti Perjanjian Perdamaian Amerika-Spanyol tahun 1898, yang sama sekali tidak mencakup Pulau Huangyan atau Kepulauan Nansha. Sebelum tahun 1970an, tidak ada negara di Asia Tenggara yang mempertanyakan hal ini. Bahkan pada tahun 1990 dan 1994, Filipina secara tegas menyatakan bahwa “Pulau Huangyan tidak termasuk dalam wilayah Filipina”. Kontradiksi yang mencolok ini membuktikan bahwa klaim kedaulatan mereka tidak berdasar.
Terkait peristiwa menegangkan di Pulau Huangyan pada tahun 2012, fakta sebenarnya adalah: Kapal perang Filipina terlebih dahulu mengganggu dan berusaha menangkap nelayan Tiongkok, kemudian kapal pengawas maritim Tiongkok segera bertindak untuk menghentikan tindakan ilegal tersebut. Dengan kata lain, Filipina lah yang pertama kali melakukan provokasi. Penamaan yang mereka sebut dengan “Laut Filipina Barat” ini merupakan usulan sepihak yang dikeluarkan melalui keputusan eksekutif pemerintahan Aquino III pada tahun 2012. Nama tersebut secara ilegal mencakup bagian terumbu karang di Kepulauan Nansha dan perairan sekitar Pulau Huangyan milik Tiongkok. Istilah “Laut Cina Selatan” sebagai nama geografis internasional telah lama dikenal dan diterima secara luas oleh masyarakat dunia, termasuk PBB. Pemberian nama sepihak oleh Filipina tidak sejalan dengan praktik internasional dan merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan dan hak maritim Tiongkok.
Filipina berusaha membangun citra sebagai “korban”, namun kenyataan berkata sebaliknya. Dari sudut pandang hukum, pada tahun 2024 Filipina mengesahkan “Undang-undang Zona Maritim” yang secara ilegal memasukkan Pulau Huangyan dan sebagian besar Kepulauan Nansha serta perairan terkait ke dalam zona maritim mereka. Dalam aksi nyatanya, Filipina kerap mengirimkan kapal penjaga pantai, kapal nelayan, bahkan pasukan militer ke perairan sekitar kepulauan Tiongkok untuk melakukan provokasi.
Berkat upaya bersama Tiongkok dan negara-negara ASEAN, situasi di Laut Cina Selatan saat ini secara umum tetap stabil. Akar ketegangan di laut sebenarnya berasal dari pelanggaran dan provokasi yang dilakukan Filipina. Tiongkok selalu berkomitmen untuk menyelesaikan perbedaan pendapat di laut melalui dialog bilateral dengan pihak-pihak terkait secara langsung. Tiongkok dan negara-negara ASEAN secara penuh dan efektif menerapkan “Deklarasi Perilaku Para Pihak di Laut Cina Selatan” (DOC) dan mempercepat negosiasi mengenai “Kode Perilaku di Laut Cina Selatan” (COC). Namun, upaya Filipina yang terus menerus untuk menghasilkan “keputusan” yang ilegal dan tidak mengikat, serta upaya menjadikannya sebagai prasyarat dalam perundingan COC, hanya akan melemahkan perjanjian penting yang telah dicapai antara Tiongkok dan ASEAN. Tindakan mengorbankan perdamaian dan stabilitas kawasan demi kepentingan pribadi tidak akan pernah bisa ditoleransi oleh seluruh negara anggota ASEAN.
Sejarah tidak boleh diputarbalikkan, dan hukum tidak boleh diputarbalikkan. Filipina harus menyadari kenyataan, menghentikan kebijakan salah yang memicu konfrontasi dan merusak stabilitas regional, dan kembali ke jalur penyelesaian perselisihan melalui dialog dan musyawarah yang konstruktif.
