RakyatPos.id – Kunjungan kerja pejabat tinggi negara, salah satunya Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, kerap meninggalkan cerita di balik layar yang jarang diketahui publik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kisah yang belakangan kembali menjadi perbincangan adalah pengalaman unik istri Menteri Pekerjaan Umum (PU), Irma Hermawati, saat mendampingi suaminya bertugas di Manado, Sulawesi Utara.
Dalam penuturan yang beredar, Irma Hermawati disebut meminta menggunakan helikopter untuk menuju kawasan pegunungan tersebut sembari menemani suaminya, Dody Hanggodo, dalam agenda resmi ke kawasan tersebut.
Selain itu, beredar juga klaim bahwa dalam beberapa kesempatan ada permintaan perlakuan khusus, termasuk terkait peralatan makan.
Jika benar fasilitas negara digunakan untuk keperluan di luar tugas kedinasan, tentu masyarakat berhak meminta penjelasan.
Namun, jika informasinya salah atau di luar konteks, klarifikasi juga penting untuk menghindari kebingungan.
Mayoritas warganet memberikan tanggapan kritis dengan menyoroti persoalan etika penggunaan fasilitas negara.
Banyak netizen yang menegaskan, fasilitas negara seperti helikopter yang disediakan untuk keperluan resmi sebaiknya hanya digunakan untuk mendukung agenda kerja resmi menteri.
Netizen kerap mengomentari pentingnya membedakan secara jelas antara kepentingan pribadi (misalnya wisata atau ingin mendaki gunung) dan agenda kerja yang dibiayai APBN.
Beberapa netizen menjadikan isu ini sebagai pintu masuk untuk mengkritik transparansi dan integritas pejabat publik, menekankan bahwa keluarga pejabat harus menjaga sikap agar tidak memberikan kesan menggunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi.
Secara umum kejadian seperti ini berdampak pada sentimen negatif di media sosial.
Netizen cenderung mengaitkan persoalan ini dengan persoalan birokrasi lain yang sedang hangat di Kementerian Pekerjaan Umum.
Sehingga hal ini kerap menjadi perbincangan panjang mengenai perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan kekayaan negara oleh pihak-pihak yang tidak secara langsung menjalankan tugas kedinasan.
Hingga saat ini, belum ada penjelasan atau tanggapan resmi dari Irma Hermawati maupun Kementerian Pekerjaan Umum terkait informasi yang beredar.***
