RakyatPos.id – Dunia media sosial baru-baru ini diramaikan dengan postingan dari akun parodi yang menyoroti perbandingan harga komoditas di jaringan toko kelontong regional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Berdasarkan unggahan dari akun
Akun ini membagikan foto bukti cetak struk belanja fisik yang berasal dari toko kdkop_ketitang_juwiring dengan waktu transaksi tercatat pada 11 Juli 2026.
Dalam penuturan tertulisnya, pengunggah mengaku pernah membandingkan harga antara barang yang dijual KDMP dengan dua jaringan minimarket pesaing lainnya.
Dari pengamatan pribadinya, ia menyimpulkan bahwa Kopdes justru muncul sebagai “jagoan” dalam kategori harga termahal di antara kompetitornya.
Lebih lanjut akun tersebut mengungkapkan, selisih harga per produk di toko tersebut bisa mencapai nominal hingga Rp 1.000 per item.
Fakta tersebut sontak memicu reaksi kekecewaan mendalam dari pemilik akun di ruang publik digital.
Ia mempertanyakan esensi pembentukan unit usaha ini mengingat modal awal operasionalnya diduga berasal dari dana kolektif milik masyarakat sendiri.
Alih-alih memberikan bantuan kemanusiaan berupa pemberian sembako dengan harga murah, keberadaan KDMP justru dinilai justru menimbulkan permasalahan bagi kehidupan perekonomian masyarakat setempat.
Pada gambar terlampir pada struk belanja, terlihat juga tersemat tulisan berwarna merah dari konsumen yang merasa ngeri bahwa harga di KDMP selangit.
Kritik masyarakat yang muncul pada platform digital ini tentu menjadi catatan penting sekaligus bahan evaluasi dasar tata kelola pengelolaan warung komunal.
Sebagian masyarakat berpendapat bahwa badan usaha berbasis koperasi desa harus sepenuhnya mendukung kesejahteraan finansial masyarakat lokal.
Hingga berita ini diturunkan, unggahan kritis tersebut berhasil menarik perhatian dan interaksi digital puluhan pengguna media sosial lainnya di internet.
Pengurus KDMP Ketitang Juwiring sendiri hingga saat ini belum memberikan keterangan resmi terkait keluhan perbedaan harga yang ramai diperbincangkan.
Harapannya ke depan akan ada transparansi penentuan harga yang lebih bijak sehingga fungsi utama koperasi dalam membantu perekonomian warga desa benar-benar dapat diwujudkan secara nyata di lapangan.
Namun belum bisa dipastikan apakah benar kwitansi yang dibagikan tersebut benar dari pembelian salah satu koperasi desa KDKMP yang sudah beroperasi.***
