Jayapura, RakyatPos.id – Kedutaan Besar Tiongkok di Kiribati menuduh beberapa negara menerapkan “standar ganda” dalam kritik mereka terhadap uji coba rudal berkemampuan nuklir yang dilakukan Tiongkok di Pasifik Selatan pada pekan lalu.
Uji coba tersebut menuai kritik dari para pemimpin politik di kawasan, yang menyuarakan keprihatinan atas tindakan Beijing, seperti dikutip RakyatPos.id dari laman RNZ Pacific, Selasa (14/7/2026).
Pemimpin Palau memperingatkan bahwa hal itu memicu “kecemasan terhadap nuklir”, sementara perdana menteri Selandia Baru menggambarkannya sebagai “sangat tidak diinginkan”.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun, dalam postingan media sosial pada Minggu (12/7/2026), juru bicara kedutaan mengatakan bahwa hulu ledak rudal tersebut adalah tiruan dan uji “rutin” tersebut tidak menimbulkan ancaman bahaya, mengulangi pernyataan yang sama dengan Kementerian Luar Negeri Beijing.
Mereka mengatakan bahwa uji coba rudal strategis adalah praktik umum di antara negara-negara pemilik senjata nuklir dan “tidak menargetkan Kiribati sama sekali.”
“Hal ini sejalan dengan hukum internasional dan praktik internasional dan tidak ditujukan terhadap negara atau target mana pun,” ujarnya.
Juru bicara tersebut mengatakan bahwa negara-negara lain, seperti Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Rusia dan India, telah melakukan ratusan uji coba nuklir dan uji coba rudal di Pasifik dan lautan lainnya.
Menurut juru bicara tersebut, Tiongkok tidak menerima “kemunafikan” negara-negara yang menuduh Tiongkok memicu proliferasi nuklir yang berbahaya, dan merusak perdamaian dan stabilitas di kawasan sambil mengklaim memperoleh kapal selam nuklir strategis.
“Tiongkok hanya melakukan 3 kali uji coba rudal strategis sejak tahun 1949 di Pasifik,” kata juru bicara tersebut.
Hubungan Tiongkok-Kiribati bersahabat dan kuat, dan kedua negara telah saling mendukung sejak lama, kata mereka.
Juru bicara tersebut meminta masyarakat Kiribati untuk bersikap “objektif dan rasional” dan “tidak terpengaruh oleh negara dan media yang memiliki prasangka buruk terhadap Tiongkok”.
Kiribati secara resmi mengalihkan pengakuan diplomatiknya dari Taiwan ke Tiongkok pada September 2019.
Saat ini baru 11 negara Pasifik yang menjalin hubungan diplomatik dengan Tiongkok dan mengakui satu Tiongkok, yaitu Republik Rakyat Tiongkok dan bukan Taiwan.
Padahal, Taiwan sebelumnya sudah lama menjalin kerja sama dengan negara-negara Pasifik. Saat ini Taiwan baru membuka kerja sama perdagangan dan ekonomi dengan tiga negara Pasifik, antara lain Palau, Kepulauan Marshall, dan Tuvalu.
Ketiga negara ini telah menjalin hubungan diplomatik formal dengan Taiwan, bukan dengan Beijing.
Sebelas negara Pasifik tersebut meliputi Papua Nugini, Fiji, Samoa, Vanuatu, Negara Federasi Mikronesia, Tonga, Kepulauan Cook, Niue, Kiribati, dan Kepulauan Solomon.
Mengutip, www.mfa.gov.cn dalam pertemuan dengan negara-negara Pasifik dan Tiongkok pada Mei 2025 di Beijing telah sepakat bahwa semua pihak (negara-negara Pasifik) mengakui bahwa hanya ada satu Tiongkok di dunia.
Bahwa Taiwan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah Tiongkok, dan bahwa pemerintah Republik Rakyat Tiongkok adalah satu-satunya pemerintah sah yang mewakili seluruh Tiongkok.
Tiongkok dengan tegas menentang “kemerdekaan Taiwan” dalam segala bentuk dan berkomitmen untuk mewujudkan reunifikasi nasional, yang telah mendapat pemahaman dan dukungan luas pada pertemuan tersebut. Semua pihak menekankan kewibawaan Resolusi Majelis Umum PBB 2758.
Tiongkok dengan tegas mendukung Negara-negara Kepulauan Pasifik dalam menegakkan kedaulatan dan kemerdekaannya.
Pos Kedutaan Besar Tiongkok di Kiribati menuduh para kritikus 'standar ganda' terkait uji coba rudal pertama kali muncul di RakyatPos.id Papua.
















