RakyatPos.id – Menteri Pertahanan (Menhan) RI mengumpulkan sejumlah petinggi Satuan Tugas Pengendalian Kawasan Hutan (Satgas PKH). Satgas PKH merupakan tim gabungan lintas kementerian yang dibentuk Presiden RI untuk menertibkan perkebunan dan pertambangan kelapa sawit ilegal, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2025.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Satgas ini beroperasi lintas aparat penegak hukum untuk menyelamatkan aset triliunan rupiah. Sebagai Ketua Satgas PKH, Menhan mengadakan pertemuan rutin yang dihadiri seluruh anggota Satgas PKH.
Uniknya, pemantauan Republik Di lokasi, tidak ada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo maupun petinggi Polri yang hadir dalam pertemuan di Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Jakarta Pusat, Senin (13/7/2026) sekitar pukul 10.00 WIB. Pejabat yang hadir banyak berasal dari Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Diantaranya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, serta Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen Richard Taruli Horja Tampubolon, Kepala Badan Pemilihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung Kuntadi, dan Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Anang Supriatna.
Saat ini, Menhan dan jajaran Satgas PKH tengah melakukan pertemuan tertutup. Nantinya, juru bicara Kementerian Pertahanan dan Kejaksaan Agung akan memberikan keterangan pers kepada awak media terkait hasil pertemuan tersebut.
Dalam catatan RepublikPertemuan tersebut digelar Sjafrie setelah Febrie Adriansyah mengundurkan diri sebagai Jampidsus Kejagung dan menjadi tersangka dalam kasus yang diselidiki Kortastipidkor Polri. Saat ini, Rudi Margono menjabat sebagai Pj Petugas Jampidsus.
