RakyatPos.id – Pengamat sosial, ekonomi, dan agama Anwar Abbas menilai Presiden Prabowo Subianto akan menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan komitmen pemberantasan korupsi jika mentalitas sebagian pejabat negara masih dipenuhi praktik korupsi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini, berbagai kasus korupsi besar yang terus bermunculan menunjukkan bahwa semangat reformasi belum sepenuhnya berhasil memperbaiki tata kelola pemerintahan.
“Kami sangat kasihan kepada Prabowo karena anak buahnya tidak ikhlas dan serius mendukungnya,” kata Anwar Abbas dalam keterangan tertulisnya kepada ini.com, Sabtu (11/7/2026).
Menyoroti Serangkaian Kasus Korupsi Besar
Anwar menilai praktik korupsi semakin mengkhawatirkan setelah hampir tiga dekade reformasi.
Ia menyinggung sejumlah kasus korupsi yang menjadi sorotan publik, mulai dari Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), proyek KTP elektronik (e-KTP), Jiwasraya, proyek BTS 4G Kominfo, hingga dugaan korupsi sistem tata niaga timah.
Menurut dia, nilai kerugian negara dalam berbagai kasus mencapai ratusan triliun rupiah dan menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi masalah serius di Indonesia.
Selain itu, Anwar juga menyoroti sejumlah kasus dugaan korupsi lain yang belakangan menarik perhatian publik, termasuk kasus yang saat ini sedang ditangani aparat penegak hukum di bidang energi dan badan usaha milik negara (BUMN).
Nilai Pemberantasan Korupsi Tidak Akan Mudah
Anwar menilai upaya pemberantasan korupsi akan mendapat tantangan jika pejabat dan pejabat yang diberi kewenangan terlibat permasalahan hukum.
Ia mengaku prihatin dengan munculnya laporan yang mengaitkan sejumlah aparat penegak hukum dengan dugaan tindak pidana korupsi.
“Jika mereka yang bertugas menangani korupsi juga diduga terlibat masalah hukum, tentu upaya pemberantasan korupsi tidak akan mudah,” ujarnya.
Namun Anwar tidak menyebutkan atau menyimpulkan status hukum pihak-pihak yang dimaksud.
Usulan Melibatkan Negara yang Berpengalaman dalam Pemberantasan Korupsi
Untuk memperkuat agenda pemberantasan korupsi, Anwar mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan kerja sama dengan negara-negara yang memiliki rekam jejak baik dalam membangun pemerintahan yang bersih.
Dia mencontohkan kebijakan pemerintah pada era Presiden Soeharto yang menunjuk perusahaan survei asal Swiss untuk membantu pengawasan barang impor sebagai upaya perbaikan tata kelola di bidang kepabeanan.
Menurut dia, pengalaman tersebut bisa menjadi acuan jika pemerintah ingin membangun sistem pengawasan yang lebih independen.
“Jika Anda serius dalam memberantas korupsi, mungkin Anda bisa mempertimbangkan untuk meminta bantuan negara-negara yang dikenal bebas dari praktik korupsi untuk membantu membangun pemerintahan yang bersih,” ujarnya.
Mendorong Peningkatan Integritas Aparatur
Anwar menilai keberhasilan pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan komitmen politik presiden, tetapi juga membutuhkan pejabat negara yang punya integritas.
Ia mengibaratkan upaya pembersihan praktik korupsi seperti membersihkan lantai dengan sapu.
“Hampir tidak mungkin kita membersihkan lantai rumah bangsa ini jika sapu yang digunakan juga merupakan sapu yang kotor,” ujarnya.
Menurut dia, reformasi birokrasi dan penguatan integritas aparatur menjadi syarat penting agar agenda pemberantasan korupsi bisa efektif.
