RakyatPos.id – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI akhirnya buka suara menyikapi manuver ekstrem Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Keputusan Washington untuk menarik diri secara massal dari 66 organisasi internasional memicu kekhawatiran mendalam terhadap runtuhnya tatanan kerja sama global.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Jakarta menilai, langkah 'cuci tangan' AS bukan sekadar kebijakan dalam negeri biasa, melainkan ancaman serius yang bisa melumpuhkan sistem multilateralisme yang selama ini menjadi landasan perdamaian dan stabilitas dunia.
Ancaman terhadap Kerja Sama Internasional
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Yvonne Mewengkang menegaskan Indonesia sangat prihatin dengan semakin tertekannya prospek kerja sama internasional. Menurutnya, tantangan dunia saat ini memerlukan kolaborasi, bukan isolasi.
“Kami khawatir dengan prospek meningkatnya tekanan terhadap multilateralisme dan tantangan dunia berdasarkan kerja sama internasional,” kata Yvonne dengan nada serius usai jumpa media di Jakarta, Kamis (8/1/2026).
Indonesia, lanjut Yvonne, tetap pada posisi tegak: mendorong semua negara untuk menghormati prinsip kesetaraan dan inklusivitas. Jakarta percaya bahwa tantangan global hanya dapat terjawab jika negara-negara terus duduk bersama di meja perundingan.
Alasan Trump: 'Agenda Globalis' Membebani Wajib Pajak
Langkah radikal ini diambil setelah Trump menandatangani 'Memorandum Presiden' pada Rabu (7/1/2026). Gedung Putih terang-terangan menuduh 66 organisasi tersebut – terdiri dari 31 entitas PBB dan 35 organisasi non-PBB – mengkhianati kepentingan nasional Amerika.
Gedung Putih beralasan selama ini uang pembayar pajak Amerika hanya dibelanjakan untuk memajukan agenda kelompok 'globalis' yang seringkali bertentangan dengan nilai-nilai nasional AS. Organisasi-organisasi tersebut juga dituding membuang-buang dana publik tanpa memberikan dampak nyata terhadap keamanan dan perekonomian Negeri Paman Sam.
Eksodus Massal: Dari Iklim ke Kesehatan
Daftar organisasi yang ditinggalkan Washington bukanlah lelucon. Di bidang lingkungan hidup, Amerika menarik diri dari UNFCCC yang menjadi motor penggerak Perjanjian Paris. Di bidang kesehatan dan sosial, dukungan terhadap WHO dan UNFPA resmi ditarik.
Faktanya, badan-badan bergengsi seperti UNESCO, Dewan Hak Asasi Manusia PBB, dan UNRWA tidak luput dari tindakan pembersihan yang dilakukan Trump. Di luar PBB, AS juga telah menarik diri dari berbagai aliansi keamanan, perdagangan, dan kelompok penelitian ilmiah dan budaya seperti Organisasi Kayu Tropis Internasional.
Eksodus besar-besaran ini diperkirakan akan menimbulkan lubang pendanaan yang sangat besar, mengingat AS selama ini menjadi donor utama bagi hampir seluruh lembaga tersebut. Dunia kini menunggu untuk melihat apakah multilateralisme dapat bertahan tanpa dukungan dari negara adidaya.
