RakyatPos.id – Wacana pilkada oleh DPRD menguat seiring sikap sejumlah partai politik yang menyatakan dukungan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA melihat akan ada dampak politik yang besar jika pilkada oleh DPRD diberlakukan secara paksa.
LSI Denny JA merilis hasil survei sikap masyarakat terhadap rencana Pilkada DPRD. Sebuah survei menemukan bahwa mayoritas masyarakat menolak pemilihan kepala daerah yang dilakukan DPRD.
Dari 1.200 responden, sebanyak 66,1 persen responden menolak pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Sedangkan responden menolak sebanyak 28,6 persen dan menjawab tidak tahu atau tidak menjawab sebanyak 5,3 persen.
Peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa mengatakan, dari survei diketahui keinginan masyarakat terhadap pilkada langsung.
“Kita belum bisa melihat dampaknya sekarang, tapi kita bisa menganalisa bahwa kebijakan yang tidak didukung oleh rakyat akan menjadi catatan publik bahwa pemerintah mengabaikan hak dan kemauan rakyat,” ujarnya di Jakarta, Rabu, 7 Januari 2026.
Jika partai politik atau pemerintah mengabaikan kemauan masyarakat, maka eskalasi politik bisa saja terjadi.
“Eskalasinya, ketika suatu kebijakan tidak mencerminkan kemauan masyarakat, maka penolakannya akan semakin kuat,” tegasnya.
Dan sejauh ini apa yang dilakukan pemerintah atau parpol, tidak sesuai dengan pendapat mayoritas masyarakat tetapi bahkan di dalam partai itu sendiri dan di kalangan pemilih partai itu sendiri, tambah Ardian.
Ardian menawarkan jalan tengah dengan mengupayakan pilkada oleh DPRD di tingkat gubernur.
Sebab, menurut undang-undang, gubernur merupakan wakil pemerintah pusat.
“Kita akan coba dari tingkat gubernur misalnya. Karena secara undang-undang gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Kalau itu meningkatkan kesejahteraan demokrasi, maka kita bisa mencoba di semua tingkatan,” pungkas Ardian. ***
