Jakarta –
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan, fase pemulihan pascabencana Aceh harus dipercepat dan tepat sebelum bulan Ramadhan. Kemendagri juga meminta kebutuhan masyarakat juga harus diutamakan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pemulihan pascabencana bukan sekedar menyelesaikan pekerjaan, tapi memastikan seluruh kebutuhan pokok masyarakat terpenuhi dengan cepat. Titik-titik distribusi pangan yang masih terhambat harus benar-benar dicek agar tidak mengganggu stok pangan masyarakat Aceh,” kata Direktur Jenderal Bina Administrasi Wilayah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal Zakaria Ali, dilansir dari Antara. Di antaraRabu (7/1/2026).
Kemudian, Safrizal mengatakan, pemerintah juga memastikan kelancaran distribusi pangan, ketersediaan air bersih untuk kebutuhan minum dan mencuci, serta dukungan sandang. Serta mempercepat perpindahan pengungsi dari tenda ke tempat penampungan sementara.
GULIR UNTUK MELANJUTKAN ISI
“Semua pekerjaan harus dilakukan secara paralel, mulai dari jalan dan jembatan, normalisasi sungai, tanggul, kelistrikan, hingga komunikasi. Integrasi dan kolaborasi lintas kementerian/lembaga di bawah kepemimpinan Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Satgas Nasional menjadi kunci agar pemulihan berjalan cepat dan tepat sasaran,” ujarnya.
Dalam rangka mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dan kepemimpinan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian selaku Ketua Satgas Nasional Pemulihan Pascabencana, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Daerah menggelar rapat penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga dengan Satgas Pemulihan Pascabencana DPR. Hal ini untuk mempercepat pemulihan pascabencana di Provinsi Aceh.
Dalam pertemuan tersebut disebutkan seluruh kementerian dan lembaga sepakat untuk memperkuat sinergi dan menghilangkan ego sektoral agar proses pemulihan berjalan cepat dan terintegrasi. Sehingga masyarakat terdampak bisa merasakan kehadiran nyata pemerintah.
Sejumlah capaian dilaporkan, antara lain Kementerian Pendidikan Dasar yang telah membersihkan 2.756 sekolah terdampak dan memulai kembali pembelajaran di 2.468 sekolah. Selain itu, telah didirikan 18 tenda belajar dan akan disalurkan tambahan 80 tenda belajar, disertai dengan pendistribusian 15.500 paket perlengkapan sekolah serta tunjangan khusus guru terdampak senilai Rp15,7 miliar yang akan ditransfer langsung ke rekening penerima.
Di bidang kesehatan, Kementerian Kesehatan telah mengerahkan sekitar 3.300 tenaga kesehatan dan mengaktifkan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, meski masih ada tiga puskesmas yang perlu direlokasi.
Pertemuan tersebut juga menekankan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur di sejumlah wilayah terdampak. Untuk memastikan pemulihan terarah dan tepat sasaran.
Ketua Posko Pemulihan Bencana DPR RI sekaligus Anggota DPR RI TA Khalid bersama Safrizal selaku Koordinator Lintas Sektor menyepakati sejumlah poin prioritas penanganan pada tahap pemulihan.
Fokus utamanya diarahkan pada percepatan pembangunan dan perbaikan jembatan, pemulihan akses jalan yang menghubungkan desa dan antar wilayah, reaktivasi fasilitas kesehatan dan pendidikan, serta percepatan pembangunan perumahan sementara (huntara) dan perumahan tetap (huntap).
Selain itu, prioritasnya juga mencakup normalisasi sungai, rehabilitasi tanggul dan bendungan, serta pemulihan akses jalan nasional.
Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum menyatakan percepatan penanganan telah dilakukan di seluruh kabupaten/kota terdampak dan akan terus dilakukan secara serentak berdasarkan skala prioritas, termasuk pengawasan teknis jembatan Bailey agar dapat berfungsi maksimal.
Rapat ini dihadiri antara lain Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Dasar, Kementerian Perhubungan, Komunikasi dan Digital (Komdigi), Kementerian Keuangan, Kementerian PPPA, BP BUMN, Satgas Darurat Jembatan, unsur TNI, BUMN, dan pemerintah daerah. Pertemuan ini bertujuan untuk mendapatkan update perkembangan pemulihan dari masing-masing penanggung jawab lintas sektor.
(azh/azh)
