kicknews.hari ini – Dewan Pimpinan Daerah (DPW) Lembaga Swadaya Masyarakat Pusat Informasi Publik (LSM LIRA) Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan dukungannya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hingga berakhirnya masa jabatannya pada tahun 2029. Sikap tersebut diungkapkan menyikapi memanasnya dinamika politik nasional belakangan ini, termasuk munculnya isu penyadapan dan seruan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Gubernur LSM LIRA NTB, Zainudin menegaskan, di tengah situasi politik yang berkembang, pihaknya menilai penting untuk menunjukkan sikap mendukung pemerintahan yang sah dan menjaga stabilitas dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“DPW LSM LIRA NTB tidak ingin dinamika politik nasional berkembang menjadi tindakan yang bertentangan dengan konstitusi atau mengganggu jalannya pemerintahan,” ujarnya, Jumat (6/11/2026).
Selain menyatakan dukungannya kepada Presiden Prabowo Subianto, LIRA NTB juga mendesak Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengusut tuntas kasus dugaan penyadapan tersebut, termasuk mengungkap pihak-pihak yang terlibat dan jaringannya.
Zainudin menegaskan, proses penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa pilih kasih. Siapa pun yang terbukti terlibat, baik dari kepolisian maupun pihak lain, termasuk jika ada keterlibatan pejabat di lingkungan Kabinet Merah Putih, harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Kapolri diharapkan mengusut tuntas kasus penyadapan ini hingga ke jaringan dan aktor yang terlibat. Termasuk membersihkan oknum polisi yang terbukti terlibat. Penegakan hukum harus dilakukan tanpa diskriminasi, tegasnya.
Ia pun meminta agar pengusutan kasus tersebut tidak berhenti pada pelaku di lapangan, namun bisa mengungkap pihak-pihak di balik kejadian tersebut jika ditemukan bukti keterlibatannya.
Lebih lanjut Zainudin menegaskan, DPW LSM LIRA NTB akan konsisten mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hingga tahun 2029. Pihaknya juga mengecam segala bentuk upaya makar dan inkonstitusional yang dianggap mengancam stabilitas politik dan merusak kedaulatan NKRI.
Pandangan politik yang berbeda adalah bagian dari demokrasi. Namun penyampaian aspirasi dan kritik harus tetap dalam kerangka hukum dan menghormati konstitusi, tutupnya. (*/*)
Konten di atas dibuat oleh pihak ketiga. Editor tidak bertanggung jawab atas isi atau akibat yang timbul dari isi ini. Agregator artikel oleh Agensi Digital JetMedia
Konten di atas dibuat oleh pihak ketiga. Redaksi tidak bertanggung jawab atas isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh konten ini. Agregator artikel oleh JetMedia Digital Agency
