JAKARTA, AFU.ID — Terdakwa kasus dugaan terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Roy Suryo, mempertanyakan tanda tangan mantan Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof Mohammad Na’iem, dalam dokumen pengesahan ijazah Jokowi. Ia bahkan meminta majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur menghadirkan Prof Mohammad Na’iem sebagai saksi dalam persidangan.
Permintaan ini dilontarkan karena nama Na’iem tercantum sebagai pihak yang menandatangani pengesahan fotokopi ijazah Jokowi di sejumlah dokumen. Karena ditandatangani tahun 2005, 2010, 2012, 2014, dan itu tidak mungkin, kata Roy Suryo dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Rabu (18/11/2026).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Permintaan ini bermula saat Roy memeriksa dua orang saksi Komisi Pemilihan Umum (KPU), yakni mantan Kepala Bidang Teknis dan Hukum KPU DKI Jakarta Binsar ST Siagian dan ASN Sekretariat Jenderal KPU RI Bagus Makawaru, terkait legalisasi fotokopi ijazah Jokowi. Dalam persidangan, Binsar membenarkan bahwa salinan ijazah yang dipegang KPU ditandatangani oleh Prof Mohammad Na’iem selaku Dekan Fakultas Kehutanan UGM.
Namun, dokumen tersebut tidak mencantumkan tanggal persetujuan legalisasi. “Yang menandatanganinya adalah Dekan Prof Dr Ir Mohammad Na’iem,” kata Binsar menjawab pertanyaan Roy. Mendengar pernyataan tersebut, Roy lantas meminta majelis hakim memperhatikan dugaan penyimpangan masa jabatan pihak yang menandatangani surat tersebut. Prof Mohammad Na’iem menjabat sebagai Dekan Fakultas Kehutanan UGM pada tahun 2008 hingga 2012.
Setelah itu posisinya digantikan oleh Satyawan Pudyatmoko. Roy menilai masa jabatannya perlu disesuaikan dengan tahun terbitnya dokumen pengesahan ijazah Jokowi yang akan dijadikan bahan pemeriksaan di persidangan. Nah kalau ternyata Prof.Dr.Ir. Mohammad Na’iem menandatanganinya di sana setelah pertengahan tahun 2012, artinya dia tidak berhak lagi menandatanganinya. “Karena dekan selanjutnya adalah Dr. Satyawan Pudyatmoko,” kata Roy.
Ikhtisar Legalisasi pada tahun 2005 dan 2014
Roy juga menyoroti pencantuman tanda tangan Prof Mohammad Na’iem pada dokumen pengesahan yang disebut-sebut berasal dari tahun 2005 dan 2014. Ada persoalan yang perlu dijelaskan apakah benar dokumen tahun 2014 tersebut masih menggunakan tanda tangan Na’iem. Sebab, berdasarkan masa jabatan yang disampaikan Roy, posisi dekan saat itu sudah dijabat oleh Satyawan Pudyatmoko. “Ini masih menjadi tanda tanya karena digantikan oleh Dr. Satyawan Pudyatmoko. Jadi seharusnya tahun 2014 yang menandatangani adalah Dr. Satyawan Pudyatmoko, bukan Prof. Na’iem,” jelas Roy.
Atas dasar itu, Roy meminta Prof Mohammad Na’iem hadir agar bisa memberikan penjelasan langsung terkait proses penandatanganan dan pengesahan dokumen tersebut. Pernyataan mantan dekan itu dinilai penting untuk memperjelas permasalahan yang muncul dari salinan surat pengesahan Jokowi yang ditunjukkan dalam persidangan.
Dalam kasus ini, Roy Suryo didakwa melakukan pencemaran nama baik dan pelanggaran terkait informasi elektronik terkait dugaan ijazah palsu Jokowi. Jaksa juga mendakwa Roy dengan sengaja memanipulasi, membuat, mengubah, menghilangkan, dan memusnahkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tanpa izin atau melawan hukum. Akibat perbuatannya, Jokowi disebut-sebut mengalami kerugian materiil berupa rusaknya nama baik pribadinya. (EER)
Konten di atas dibuat oleh pihak ketiga. Editor tidak bertanggung jawab atas konten atau akibat yang timbul dari konten ini. Agregator artikel oleh Agensi Digital JetMedia
Konten di atas dibuat oleh pihak ketiga. Redaksi tidak bertanggung jawab atas isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh konten ini. Agregator artikel oleh JetMedia Digital Agency



















