Penampilan: 13
JAKARTA (kabarpublik.id) – Posisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai menjadi sorotan sejumlah partai politik pendukung pemerintah. Pernyataan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mempertanyakan keberadaan PSI dalam koalisi dan usulan Partai Amanat Nasional (PAN) agar PSI menjadi oposisi memunculkan dinamika baru dalam hubungan politik di lingkungan pemerintahan.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Direktur Eksekutif Aljabar Strategis Indonesia Arifki Chaniago menilai sikap tersebut memiliki dua kemungkinan makna. Pertama, sebagai bentuk penegasan loyalitas partai koalisi terhadap Prabowo. Kedua, merupakan bagian dari persaingan kepentingan untuk memperkuat posisi politik masing-masing partai di pemerintahan.
“Hal ini bisa dibaca sebagai wujud loyalitas partai koalisi terhadap Prabowo. Namun di sisi lain, momentum ini juga bisa dimanfaatkan untuk mempersempit ruang politik PSI di pemerintahan. Dalam politik, loyalitas dan kepentingan seringkali berjalan beriringan,” kata Arifki.
Ia menyoroti pernyataan Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid yang menduga PSI tak lagi masuk koalisi. Sementara itu, Wakil Ketua PAN Viva Yoga Mauladi menyarankan agar PSI mengambil posisi sebagai partai oposisi.
Menurut Arifki, dua pernyataan tersebut menunjukkan posisi politik PSI mulai dipertanyakan sejumlah pendukung pemerintah.
Dinamika ini semakin menarik setelah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menanggapi absennya kader PSI di kabinet. Jokowi mengatakan pengabdian kepada negara tidak harus melalui jabatan di pemerintahan. Menurutnya, berada di luar kabinet justru bisa memberikan keleluasaan bagi PSI untuk bergerak dan mengabdi kepada masyarakat.
Arifki menilai pernyataan Jokowi mengandung pesan politik yang perlu diwaspadai. Lebih lanjut, Jokowi juga mengatakan PSI fokus memperbaiki dan memperkuat struktur organisasi partai untuk persiapan pemilu 2029.
“Jokowi seolah memberikan legitimasi bahwa berada di luar kabinet bukanlah suatu kerugian politik bagi PSI. Justru, ada peluang bagi PSI untuk lebih leluasa membangun organisasi dan memperkuat identitas politiknya. Ini bisa menjadi pertanda adanya perubahan orientasi PSI, dari keterlibatan di pemerintahan menjadi penguatan kekuatan partai,” jelasnya.
Menurut Arifki, perubahan tersebut juga perlu dilihat dalam konteks hubungan politik antara pemerintahan Jokowi dan Prabowo. Mundurnya tiga kader PSI yakni Giring Ganesha, Raja Juli Antoni, dan Isyana Bagoes Oka dari partai juga mengubah peta keterwakilan politik yang selama ini dikaitkan PSI di kabinet.
Ia meyakini masih ada dua kemungkinan yang terbuka, yakni PSI menata ulang posisinya agar lebih independen secara politik atau adanya perubahan konfigurasi pengaruh politik di sekitar pemerintahan Prabowo.
Pertanyaannya, apakah ini benar-benar proses penyesuaian posisi PSI agar lebih mandiri secara politik, ataukah bagian dari perubahan konfigurasi pengaruh politik di sekitar pemerintahan Prabowo? Dua kemungkinan ini masih terbuka, ujarnya.
Di sisi lain, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyatakan belum ada partai yang secara resmi menyatakan keluar dari koalisi. PSI melalui Grace Natalie pun menegaskan terus mendukung pemerintahan Prabowo.
Arifki menilai perbedaan pernyataan tersebut menunjukkan batasan antara partai pendukung pemerintah, anggota koalisi, dan partai yang memiliki wakil di kabinet masih menjadi perdebatan politik.
“Prabowo tentu mempunyai kepentingan untuk menjaga soliditas pemerintahan. Namun, partai-partai koalisi juga mempunyai kepentingan untuk memperkuat posisi tawar masing-masing. Oleh karena itu, kita perlu melihat apakah pernyataan-pernyataan tersebut murni menunjukkan loyalitas kepada Prabowo atau merupakan bagian dari persaingan untuk mendapatkan pengaruh di dalam koalisi,” ujarnya.
Dia menegaskan, dinamika tersebut belum cukup untuk menyimpulkan adanya kesepakatan politik untuk menjauhkan Jokowi dan PSI dari pemerintah. Namun perubahan hubungan antara Prabowo, Jokowi, dan partai koalisi merupakan perkembangan yang patut mendapat perhatian jelang konsolidasi politik jelang pemilu 2029.
Menurut Arifki, yang menjadi persoalan utama bukan hanya apakah PSI masih berkoalisi, tapi juga bagaimana partai menentukan arah dan membangun pengaruh politik ke depan.
“Pada akhirnya yang menarik bukan hanya apakah PSI masih berkoalisi, tapi bagaimana posisi dan ruang pengaruh politik masing-masing aktor ke depan akan terbentuk. Apakah PSI memilih lebih leluasa bergerak di luar kabinet, sedangkan Prabowo memperkuat konsolidasi dengan partai koalisi yang ada, merupakan dinamika politik yang patut kita perhatikan,” tutupnya.
Konten di atas dibuat oleh pihak ketiga. Redaksi tidak bertanggung jawab atas isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh konten ini. Agregator artikel oleh JetMedia Digital Agency



















