JAKARTA-BELARAKYAT-Dewan Pimpinan Pusat Pusat Penerangan Rakyat (DPP LIRA) Bidang Kelautan dan Perikanan mendorong pemerintah pusat untuk segera mempercepat realisasi program andalan Pangan Bergizi Gratis (MBG) di daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T). Sebab, dalam dua tahun terakhir pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pemerataan program peningkatan gizi anak bangsa dinilai belum merata dan belum dirasakan secara menyeluruh di nusantara.
Ketua DPP LIRA Bidang Kelautan dan Perikanan, Asri Sirvev yang merupakan warga asli Maluku mengatakan, di sejumlah daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), infrastruktur fisik sebenarnya sudah tersedia dan siap digunakan. Namun hingga saat ini sejumlah fasilitas tersebut belum bisa dioperasikan. Salah satu contoh nyatanya adalah di Provinsi Maluku, khususnya di Kota Tual.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Berdasarkan laporan dan informasi yang kami kumpulkan langsung dari masyarakat di lapangan, sebenarnya gedung dan fasilitas dapur lengkap untuk program MBG sudah tersedia. Namun sangat disayangkan hingga dua tahun terakhir pemerintahan, fasilitas tersebut belum beroperasi sama sekali, tegas Sirvev dalam keterangannya, Senin (16/11/2026).
Sirvev menilai, kondisi Kota Tual merupakan gambaran kecil dari permasalahan distribusi di 38 provinsi di Indonesia, dimana masih banyak daerah 3T yang belum tersentuh program ini. Diakuinya, karakteristik geografis Provinsi Maluku yang merupakan wilayah kepulauan dengan jumlah sekitar 1.412 pulau menjadi tantangan logistik bagi pemerintah pusat. Namun hal tersebut tidak boleh menjadi alasan terhambatnya hak gizi siswa di wilayah nusantara.
Data satuan pendidikan per November 2026 dengan pemutakhiran sampai dengan 16 November 2026 berasal dari sistem Data Rujukan Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Berdasarkan data tersebut, cakupan satuan pendidikan di Provinsi Maluku yang menjadi sasaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) meliputi 1.999 Sekolah Dasar (SD) sederajat, 704 Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat, dan 292 Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat.
Selain menjangkau satuan pendidikan, pelaksanaan program MBG juga dikaitkan dengan penguatan perekonomian masyarakat pesisir dan pemberdayaan potensi pangan lokal. Aspek ini diharapkan dapat mendorong keterlibatan masyarakat dan mendukung kemandirian pangan di wilayah Maluku.
Lebih lanjut, Sirvev menilai pemerataan program MBG di 38 provinsi bukan hanya sekedar isu kesehatan dan pendidikan, namun merupakan instrumen penting untuk menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat pesisir melalui sektor kelautan dan perikanan.
Berdasarkan database Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2026, terdapat 1.119.429 orang yang terdaftar khusus pada subsektor perikanan dari total 2.340.449 pelaku usaha kelautan dan perikanan secara nasional.
Sementara itu, rilis statistik nasional terbaru KKP mencatat jumlah nelayan di Provinsi Maluku mencapai 152.725 orang, menempatkan provinsi ini pada posisi ke-6 secara nasional.
“Dengan dikukuhkannya status Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Badan Gizi Nasional harus bersinergi memperkuat kemandirian pangan berbasis perikanan. Jangan sampai daerah penghasil ikan yang melimpah membuat warganya sulit mengakses nutrisi,” kata Sirvev.
Sebagai langkah konkrit, DPP LIRA Bidang Kelautan dan Perikanan mendesak pemerintah pusat melakukan tiga langkah percepatan:
1. Audit dan Aktivasi Segera : Memerintahkan instansi terkait untuk segera mengoperasikan gedung dan dapur MBG yang telah dibangun di kawasan 3T, termasuk di Kota Tual, Maluku.
2. Skema Rantai Pasokan Lokal (Off-taker): Mengharuskan pengelola dapur MBG di wilayah pesisir dan kepulauan untuk langsung menyerap hasil tangkapan ikan dari nelayan lokal pemegang kartu KUSUKA untuk memutus rantai distribusi yang mahal.
3. Penegasan Anggaran Logistik Kepulauan: Menyesuaikan skema pembiayaan penyaluran MBG khusus provinsi kepulauan agar permasalahan transportasi antar pulau tidak terhambat.
“Kami berharap jika program MBG berjalan merata maka akan tercipta ekosistem perekonomian yang saling mendukung. Hasil tangkapan nelayan kita terserap dengan harga yang wajar, perekonomian pesisir tumbuh mandiri, dan kebutuhan protein dan gizi anak bangsa di wilayah 3T dapat terpenuhi secara maksimal,” pungkas Sirvev.
1
Konten di atas dibuat oleh pihak ketiga. Editor tidak bertanggung jawab atas konten atau akibat yang timbul dari konten ini. Agregator artikel oleh Agensi Digital JetMedia
Konten di atas dibuat oleh pihak ketiga. Redaksi tidak bertanggung jawab atas isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh konten ini. Agregator artikel oleh JetMedia Digital Agency



















