MALANG – malangpagi.com
Badan Gizi Nasional (BGN) terus mengevaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul ditemukannya sejumlah kasus keracunan makanan. Penguatan pengawasan dan penindakan terhadap dapur bermasalah merupakan langkah yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas program andalan Presiden RI Prabowo Subianto.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, pembenahan dilakukan mulai dari sertifikasi dapur, pengawasan bahan baku, pengolahan, hingga penyajian makanan. Langkah ini diharapkan dapat meminimalisir risiko yang timbul dalam pelaksanaan MBG sekaligus memastikan program berjalan sesuai tujuannya.
Hal itu disampaikan Sudaryono usai menghadiri acara Munajat Nasional di Pondok Pesantren Pendidikan Islam dan Keagamaan (PPAI) Ketapang, Jalan KH Moh Said, Sukoharjo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Sabtu (21/11).
Sudaryono tidak memungkiri pelaksanaan MBG masih menghadapi berbagai kendala. Salah satunya adalah kasus dugaan keracunan yang menimpa 35 pelajar di Kota Malang beberapa hari lalu usai mengonsumsi makanan dari salah satu dapur MBG.
Menurut dia, kejadian tersebut diduga dipicu prosedur pelaksanaan yang tidak sesuai standar operasional prosedur (SOP).
Namun kami telah berusaha semaksimal mungkin agar tidak ada lagi kesalahan dalam pelaksanaan MBG ini. “Kami tidak segan-segan memberikan sanksi penutupan Unit Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) MBG yang bermasalah,” ujarnya.
BGN, lanjut Sudaryono, juga telah melaksanakan program MBG 2.0 sebagai upaya perbaikan pelaksanaan program. Terdapat tiga fokus utama dalam program tersebut, yakni penguatan fungsi pengawasan, peningkatan respons terhadap pengaduan, dan memastikan akuntabilitas anggaran serta ketepatan sasaran penerima manfaat.
Upaya tersebut diklaim mulai menunjukkan dampak dalam mengurangi berbagai permasalahan yang muncul di dapur MBG. BGN bahkan telah menutup sekitar 3.000 Unit Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.
Penutupan dilakukan karena sejumlah faktor, mulai dari pelanggaran pelaksanaan program hingga distribusi pangan yang dinilai tidak tepat sasaran.
“Sampai saat ini, kami telah menutup sekitar 3.000 SPPG MBG karena berbagai alasan. Bukan hanya karena kesalahan, tapi juga karena distribusinya yang tidak tepat,” jelasnya.
BGN berharap berbagai evaluasi dan tindakan yang dilakukan dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan MBG.
“Dengan pengawasan yang lebih ketat, diharapkan program pemenuhan gizi ini mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan mendukung terciptanya generasi masa depan yang sehat dan berkualitas,” tutupnya. (YD)
Konten di atas dibuat oleh pihak ketiga. Editor tidak bertanggung jawab atas konten atau akibat yang timbul dari konten ini. Agregator artikel oleh Agensi Digital JetMedia
Konten di atas dibuat oleh pihak ketiga. Redaksi tidak bertanggung jawab atas isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh konten ini. Agregator artikel oleh JetMedia Digital Agency



















