Oleh : Ahmad Khozinudin, SH
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Advokat, Koordinator Tim Advokasi Melawan Oligarki Serakah yang Merampas Tanah Rakyat (TA-MOR-PTR)
KETIKA mencermati gejolak di Timur Tengah yang berujung pada perang antara Iran vs Amerika dan Israel, mungkin sebagian besar dari kita fokus pada persoalan pertahanan dan menjaga kedaulatan negara dari ancaman luar negeri (asing). Oleh karena itu, pemikiran kita terfokus pada bagaimana mengembangkan sistem pertahanan, alutsista, dan menyiapkan doktrin pertahanan modern untuk mengantisipasi serangan musuh.
Namun bagi Anda yang mengamati entitas Pantai Indah Kapuk 2 (PIK-2) memasuki kawasan ini pasti pemikiran Anda akan berubah. Ancaman pertahanan dan penyerangan terhadap kedaulatan negara tidak hanya datang dari luar, tidak hanya dari pihak asing saja, namun bisa muncul dari dalam negeri.
Salah satu alasan kami menggugat proyek PIK-2 yang pada era Jokowi diberi status PSN (Proyek Strategis Nasional) adalah ancaman kedaulatan dan pertahanan negara dari entitas PIK-2. Kompleks perumahan eksklusif yang langsung menghadap garis pantai dan lautan, menghadap Laut Cina Selatan dan bisa langsung menuju ke daratan Cina.
Siapa yang dapat mengendalikan arus orang dan barang yang masuk dan/atau keluar kawasan PIK-2?
Sejumlah kasus penggerebekan dan penyitaan narkoba di PIK-2 menuai pertanyaan kritis. Dari mana asal barang haram tersebut? Apakah itu hanya narkoba? Bagaimana dengan alkohol dan barang ilegal? Apakah barang-barang tersebut masuk dari pelabuhan dan bandara resmi, atau langsung dari garis pantai di kawasan PIK-2?
Saat Satuan Tugas Pengendalian Kawasan Hutan (Satgas PKH) resmi menyita dan menyegel 1.601 hektare kawasan hutan lindung Paku Haji di kawasan PIK-2, Kabupaten Tangerang, Banten, penulis dan sejumlah aktivis Banten merasa lega. Pasalnya, persoalan ini sudah lama kita sampaikan, mulai dari kasus pagar laut hingga reklamasi kawasan hutan lindung di PIK-2.
Terbukti, penyitaan yang dilakukan pada Maret 2026 lalu yang disusul pencabutan proyek Pesisir Tropis (anak perusahaan Agung Sedayu Group) dari status Proyek Strategis Nasional (PSN) oleh pemerintah semakin menegaskan bahwa proyek ini bermasalah.
Berdasarkan evaluasi, pemerintah menemukan lahan tersebut termasuk dalam kawasan hutan lindung. Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) belum lengkap, terdapat permasalahan status lahan dan potensi konflik sosial.
Satgas PKH akhirnya mencabut izin PT Mutiara Intan Permai (anak perusahaan pengembang) karena menggunakan kawasan hutan secara ilegal. Pencabutan status PSN resmi dicabut melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025.
Bahkan, Satgas PKH dengan tegas mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan transaksi bisnis atau jual beli atas properti/tanah yang disita.
Namun kami melihat Aguan dan Anthoni Salim selaku pemilik proyek tidak tinggal diam. Grup Agung Sedayu terus berupaya melobi pihak berwajib, agar lahan yang disita bisa dikelola kembali dengan modus proyek perumahan rakyat.
Negara tidak bisa dikalahkan oleh oligarki PIK-2. Pertahanan dan kedaulatan negara tidak boleh dibocorkan dan dirusak dari dalam. Berdasarkan pertimbangan tersebut, kami akan mengunjungi Kantor Kemhan dimana Menhan menjabat sebagai Ketua Satgas PKH bersama Kapolri Kajagung dan Panglima TNI sebagai Wakil Ketua.
Awalnya ada usulan ke Satgas PKH saja. Namun setelah mendengar banyak masukan, serta menilai urgensi persoalan pertahanan dan kedaulatan negara, kami memutuskan untuk melakukan audiensi langsung dengan Kementerian Pertahanan.
Semoga usaha kecil ini bisa memberikan kontribusi bagi negara. Demi kehormatan Bangsa dan Negara, agar tidak kalah dengan rongrongan oligarki.
