Oleh: Jabal Ali Husin Sat*
Aceh menyimpan paradoks yang dibiarkan berlarut-larut. Provinsi ini memiliki lebih dari 530.000 hektar perkebunan kelapa sawit yang salah satu basis produksinya Minyak Sawit Mentah (CPO) terbesar di Sumatera.
Namun, sebagian besar hasilnya mengalir ke luar daerah dalam bentuk mentah, tanpa memberikan nilai tambah yang berarti bagi perekonomian lokal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pada saat yang sama, kebijakan Wajib Biodiesel nasional yang terus meningkat dari B35 menuju B40 dan B50 menciptakan permintaan Metil Ester Asam Lemak (FAME) dan biofuel yang semakin besar.
Ironisnya, Aceh belum memiliki fasilitas pengolahan biodiesel skala komersial yang mandiri.
Ketimpangan ini menjadi gambaran nyata bagaimana daerah penghasil bahan baku terus kehilangan porsi nilai tambah dibandingkan provinsi lain yang lebih dulu membangun kapasitas hilir.
Setiap ton CPO off-grade, Distilat Asam Lemak Sawit (PFAD), serta minyak jelantah (Minyak Goreng Bekas/UCO) yang tidak terserap secara optimal di Aceh adalah potensi pendapatan yang hilang begitu saja, mengalir ke provinsi tetangga yang sudah memiliki fasilitas pengolahan.
Baca juga: Bahan Bakar Solar Beralih ke Biodiesel 50 Mulai 1 Juli, Pemerintah Ungkap Skema Harga yang Berlaku
Momen Yang Tidak Boleh Dilewatkan
Pemerintah pusat melalui BPI Danantara Indonesia sedang mempercepat puluhan proyek hilirisasi strategis senilai ratusan triliun rupiah, termasuk di sektor bioenergi berbasis kelapa sawit seperti bioavtur dan bioetanol.
Ini adalah momentum kebijakan yang harus dimanfaatkan oleh daerah penghasil kelapa sawit seperti Aceh, bukan hanya dilihat dari pinggir lapangan saja.
Persoalannya, membangun pabrik biodiesel skala penuh dengan kapasitas 300.000 ton per tahun membutuhkan investasi sebesar Rp 1,2–1,5 triliun, angka yang secara realistis sulit dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti PT Pembangunan Aceh (PEMA) tanpa proses uji tuntas yang panjang dan komitmen dari offtaker berskala nasional.
Menunggu skema investasi sebesar itu matang di atas kertas berarti Aceh berisiko tertinggal lagi, sementara daerah lain akan bergerak terlebih dahulu.
Oleh karena itu, perlu ada pendekatan bertahap untuk memasuki industri pengolahan biodiesel.
Sambil menunggu investasi triliunan rupiah terealisasi, opsi yang lebih realistis adalah memulai skala percontohan dengan investasi terbatas, di bawah Rp 50 miliar, dengan memanfaatkan teknologi modular atau skid-mounted yang sudah terbukti berkapasitas 8.000–10.000 ton FAME per tahun.
Skala ini cukup kecil untuk dikelola tanpa membebani struktur keuangan BUMA, dalam hal ini PT. PEMA, berlebihan, namun cukup besar untuk membuktikan kelayakan model bisnis, rantai pasokan, dan kualitas produk secara nyata.
Nilai strategis dari pendekatan proyek percontohan ini tidak berhenti pada keuntungan finansial saja.
