RakyatPos.id, BANDA ACEH – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyatakan, persoalan pembagian manfaat pengelolaan migas dari Wilayah Kerja (WK) Andaman Selatan sebaiknya diselesaikan dengan pendekatan kekeluargaan.
Pernyataan itu disampaikan Bahlil saat menghadiri pelantikan pengurus DPD Partai Golkar Aceh di Banda Aceh, Sabtu (11/7/2026), menanggapi permintaan Pemerintah Aceh terkait Participating Interest (PI) atau hak kepemilikan saham penyertaan pada daerah penghasil proyek migas.
Menurut Bahlil, pengelolaan WK Andaman Selatan secara umum merupakan kewenangan pemerintah pusat karena berada di wilayah laut lebih dari 12 mil. Namun, dia menilai permasalahan tersebut masih bisa diselesaikan melalui komunikasi yang baik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Baca juga: Bahlil: Masalah adat mengenai bagi hasil migas dari Blok Andaman akan kami selesaikan
“Kalau memang harus dibagi, bagikan saja. Kita selesaikan sesuai adat,” kata Bahlil.
Ia mengaku sudah berkomunikasi dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem terkait persoalan ini. Sebagai warga asli wilayah timur Indonesia, Bahlil mengaku memahami harapan masyarakat Aceh agar pengelolaan sumber daya alam di wilayahnya juga memberikan manfaat bagi wilayahnya.
Bahlil juga mengungkapkan, pembahasan mengenai pengelolaan Blok Andaman telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, Presiden memberikan ruang kepada pemerintah untuk mencari solusi yang dapat meningkatkan pendapatan daerah sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat Aceh.
Selain membahas pembagian manfaat, Bahlil juga menjelaskan rencana pemanfaatan gas dari WK Andaman Selatan. Dia mengatakan, opsi pengolahan gas di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, Lhokseumawe, masih dalam tahap kajian karena mempertimbangkan aspek keekonomian proyek tersebut.
Menurut dia, pembangunan jaringan pipa dari lapangan gas hingga ke daratan membutuhkan investasi yang sangat besar sehingga dapat menyebabkan harga jual gas menjadi kurang kompetitif.
Baca juga: Bahlil Dukung Dana Otsus Aceh Naik 2,5 Persen, Minta Doli Kawal Revisi UUPA
Pada tahap awal produksi yang diperkirakan mencapai sekitar 300 MMSCFD, sebagian pasokan gas akan dialokasikan untuk kebutuhan pembangkit listrik PLN. Sementara yang lain disiapkan untuk memenuhi kebutuhan industri di Aceh, khususnya PT Pupuk Iskandar Muda.
Bahlil menjelaskan, langkah ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan industri terhadap pasokan gas dari daerah lain seperti Papua, Sulawesi, dan Kalimantan.
Ia juga menegaskan, pemerintah masih mengkaji penggunaan sisa produksi gas yang belum memiliki alokasi pasti. Menurut dia, keputusan tersebut harus mempertimbangkan kepentingan negara, masyarakat Aceh, serta keberlanjutan investasi.
Bahlil mengingatkan, operator WK Andaman Selatan bukan Pertamina, melainkan perusahaan energi asal Uni Emirat Arab, Mubadala Energy. Oleh karena itu, pemerintah harus menjaga keseimbangan antara kepentingan investor dan manfaat ekonomi bagi daerah.
Baca juga: Salim Fakhry Minta Bahlil Lobi Presiden Agar Dana Otsus Aceh Ditetapkan 2,5 Persen
Ia menambahkan, hingga saat ini pemerintah belum mengambil keputusan final mengenai kemungkinan membangun fasilitas pengolahan migas di daratan Aceh. Segala opsi masih terus dikaji guna menghasilkan solusi yang menguntungkan semua pihak.
Yang terpenting masyarakat Aceh mendapat manfaat, investor tetap mendapat kepastian berusaha, dan negara juga mendapat pendapatan yang optimal, pungkas Bahlil.
