Oleh : M. Shabri Abd. Majid*)
DI DALAM sepak bola, serangan habis-habisan terlihat gagah. Bek maju, gelandang mengirim bola cepat, striker menunggu di kotak penalti. Namun, pelatih waras mana pun tahu: berusaha sekuat tenaga saat nafas hampir habis dan gawang bocor bukanlah keberanian, melainkan ajakan untuk melakukan serangan balik.
Jerman merasakannya di Piala Dunia 2018. Sang juara bertahan pun sibuk menyerang Korea Selatan, bahkan kiper Manuel Neuer ikut membantu serangan tersebut. Bencana datang di masa tambahan waktu: Kim Young-gwon mencetak gol pada menit 90+3, kemudian Son Heung-min berlari ke gawang kosong pada menit 90+6. Jerman kalah 0-2 dan pulang dari fase grup. Tim besar bisa tumbang jika lupa menjaga pintu belakang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Politik ekonomi juga demikian. Tim Merah Putih Prabowo-Gibran menggebrak pada 20 Oktober 2024, saat Prabowo Subianto dilantik menjadi Presiden RI ke-8. Secara konstitusional, pertandingan ini akan dilanjutkan hingga peluit akhir pada 20 Oktober 2029, selama tidak ada kartu merah politik.
Namun, lima tahun bukan hanya tentang bertahan sampai akhir. Yang penting jaga tempo, baca stamina, jaga tujuan fiskal, dan jangan panik saat APBN kehabisan napas.
Papan Skor Indah, Lini Belakang Rapuh
Secara makro, Indonesia terlihat percaya diri. BPS mencatat perekonomian pada triwulan I 2026 tumbuh 5,61 persen. Konsumsi rumah tangga naik 5,52 persen, investasi 5,96 persen, dan konsumsi pemerintah melonjak 21,81 persen. Angka tersebut bisa membuat pemerintah merasa punya tenaga untuk menyerang habis-habisan. Namun, keuntungannya masih terbuka: ekspor hanya tumbuh 0,90 persen.
Artinya, mesin perekonomian masih bergantung pada konsumsi domestik dan dorongan belanja negara. Indonesia tidak bisa meraih emas hanya dengan umpan pendek di lapangan sendiri.
Dibutuhkan produktivitas, ekspor, industri, teknologi dan pekerjaan yang layak. Landasan kecemasan dapat dibaca dari data Indikator Pembangunan Dunia. Pada tahun 2014-2024, rasio perdagangan terhadap PDB turun dari 48,08 persen menjadi 42,57 persen. Ekspor terhadap PDB melemah dari 23,67 persen menjadi 22,18 persen.
FDI turun dari 2,82 persen menjadi 1,74 persen. Sektor manufaktur turun dari 21,08 persen menjadi 18,98 persen. OEC juga menampar. Ekspor Indonesia pada tahun 2024 sekitar USD 297 miliar, menduduki peringkat ke-27 dunia, namun kompleksitasnya hanya menempati peringkat ke-64 dari 130 negara. Pangsa ekspor teknologi tinggi turun dari 9,33 persen menjadi 8,71 persen. Skor ekspornya besar, kualitas permainannya belum tajam.
Kartu Kuning Fiskal
APBN bukanlah paru-paru baja. Rupiah sempat menyentuh kisaran Rp 18.190 per dolar AS. BI Rate naik menjadi 5,50 persen. Pertamax melonjak dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, sekitar 32 persen. Inflasi diperkirakan sebesar 4 persen. Harga minyak memberikan tekanan pada anggaran, transfer ke daerah berkurang, dan ruang fiskal semakin sempit.
Bagi masyarakat, hal ini ditandai dengan meningkatnya biaya hidup, cicilan yang besar, mahalnya biaya produksi, menipisnya margin usaha, dan menurunnya rasa aman. Itu kartu kuning ekonomi. Jika diabaikan, kartu merah akan berdampak buruk: pasar kehilangan kepercayaan, biaya utang meningkat, masyarakat kehilangan ketahanan, dan APBN kehilangan ruang untuk melindungi kelompok rentan.
Kartu kuning sosial juga terlihat. Gelombang #IndonesiaGelap dan Tuntutan Rakyat 17+8 pada tahun 2025, kemudian aksi “Menuju Indonesia Bangkrut” pada bulan Juni 2026, menunjukkan bahwa tekanan ekonomi mulai menjadi bahasa politik warga negara. Protes adalah papan skor sosial antara ambisi negara dan nafas masyarakat. Sejarah tahun 1998 mengingatkan kita bahwa krisis ekonomi yang disertai kemarahan sosial dapat menggoyahkan legitimasi.
Jangan Semua Orang Menjadi Striker
Kesalahan tim yang panik adalah menggunakan semua pemain sebagai penyerang. Negara juga bisa salah: semua program dianggap prioritas, semua proyek dipercepat, semua janji ingin segera terlihat, semua anggaran ingin segera diserap. Faktanya, tak semua ambisi layak masuk starting Eleven. Rekrutmen pemain kunci harus bebas dari konflik kepentingan. Tim yang ingin dipercaya tidak boleh mengawali pertandingan dengan seleksi formal, melainkan meninggalkan luka etis.
Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tetap berlaku, namun sanksi MKMK terhadap Anwar Usman menunjukkan: legalitas tanpa integritas bisa membuat pertandingan kehilangan wibawa kick off.
MBG, KMP, Danantara, dan hilirisasi tidak otomatis salah. Namun semuanya harus melewati pertanyaan mendasar: berapa anggarannya, siapa pelaksananya, siapa penerimanya, seberapa kuat auditnya, dan apakah manfaatnya lebih besar daripada beban fiskalnya. Jika biaya MBG bergerak sekitar Rp900 miliar hingga Rp1,2 triliun per hari, maka negara harus lebih tenang: target tepat, rantai pasok terbuka, audit kuat, efek multiplier nyata.
