Jayapura, RakyatPos.id – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menegaskan, perlindungan warga sipil, penegakan hukum yang akuntabel, dan percepatan penanganan pengungsi internal harus menjadi prioritas pemerintah dalam menyikapi situasi HAM dalam penyelesaian konflik di Papua.
Langkah ini dinilai penting untuk mencegah dampak kemanusiaan yang meluas akibat konflik yang sedang berlangsung.
Pesan tersebut disampaikan Koordinator Tim Pemantau Situasi HAM Menuju Dialog Kemanusiaan di Tanah Papua (Tim Papua), Atnike Nova Sigiro dalam media briefing terkait hasil observasi situasi pemenuhan dan perlindungan HAM di Papua periode Januari-Juni 2026.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kegiatan ini merupakan bagian dari refleksi implementasi kebijakan sosial dan keamanan pemerintah di Tanah Papua.
Atnike mengungkapkan berbagai kebijakan dan alokasi sumber daya yang dilakukan pemerintah belum mampu meningkatkan kondisi keamanan atau memenuhi hak-hak sipil masyarakat Papua secara signifikan.
Meskipun pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan dan mengalokasikan sumber daya, namun kondisi keamanan dan hak-hak sipil di Papua masih jauh dari optimal. Tercatat telah terjadi 42 peristiwa kekerasan yang mayoritas melibatkan kelompok bersenjata dan aparat keamanan. Hal ini mengakibatkan 59 korban jiwa yang sebagian besar adalah warga sipil, kata Atnike Nova Sigiro dalam pesan elektronik yang diterima RakyatPos.id, Rabu (15/7/2026).
Menurut Atnike, konflik bersenjata yang masih terjadi juga berdampak pada meningkatnya jumlah pengungsi internal, khususnya di Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan.
Kondisi ini menimbulkan permasalahan sosial dan ekonomi yang memerlukan penanganan segera agar masyarakat terdampak tidak mengalami kerentanan yang berkepanjangan.
Ia menegaskan, pemerintah perlu memperkuat perlindungan terhadap warga sipil, memastikan akuntabilitas dalam penegakan hukum, dan memberikan respon cepat terhadap kebutuhan pengungsi.
Upaya tersebut diharapkan dapat meminimalkan dampak kemanusiaan sekaligus membuka ruang penyelesaian konflik yang lebih berkelanjutan.
Menanggapi pertanyaan terkait penanganan pengungsi internal, anggota Tim Papua, Amiruddin Al-Rahab menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, khususnya kelompok rentan seperti perempuan dan anak.
“Pemerintah harus lebih memperhatikan kondisi pengungsi khususnya ibu dan anak, terutama terkait kesehatan, pendidikan, dan tempat tinggal sementara,” tegas Amiruddin.
Berdasarkan data lebih lanjut Amiruddin, tercatat terdapat lebih dari 100.000 pengungsi, dan Komnas HAM meminta seluruh instansi pemerintah yang terlibat di Papua segera turun tangan.
Amiruddin menambahkan, Komnas HAM telah berkoordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kementerian Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta kementerian/lembaga terkait lainnya untuk mendorong penanganan berbagai permasalahan di Papua.
Mencermati situasi HAM, Komnas HAM berharap pemerintah semakin mengedepankan pendekatan dialogis dan berorientasi kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan Papua.
Sebagai lembaga yang memiliki fungsi rekomendasi, Komnas HAM terus memberikan berbagai masukan kebijakan dan mendorong pemerintah mengambil langkah nyata guna mewujudkan perlindungan HAM yang lebih efektif bagi seluruh masyarakat di Tanah Papua.
Lanjutkan Membaca
