RakyatPos.id – Tokoh muda NU sekaligus penulis buku Prabowo untuk Indonesia Raya, HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy meminta para pembantu Presiden Prabowo benar-benar bekerja demi kemajuan Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Para menteri dan anggota Kabinet Merah Putih tidak boleh berbohong kepada presiden dengan mengklaim keberhasilan seluruh program pemerintah.
“Presiden mempunyai visi yang besar, namun keberhasilannya sangat bergantung pada para pembantu yang menjalankan kebijakan tersebut. Jangan sampai Presiden dibohongi oleh bawahannya,” kata pria yang kerap disapa Gus Gus Lilur itu dalam keterangannya, Senin (13/7/2026).
Ia menilai berbagai kebijakan strategis Presiden Prabowo Subianto dalam pengelolaan sumber daya alam telah meningkatkan posisi Indonesia di mata dunia.
Namun menurutnya, keberhasilan tersebut harus dibarengi dengan penguatan tata kelola dan penegakan hukum agar tidak terhambat oleh praktik korupsi.
“Negara-negara lain datang bukan sekedar untuk menjalin hubungan diplomatik, tapi karena Indonesia kini semakin diperhitungkan dalam peta ekonomi global,” ujarnya.
Ia juga menyoroti proses hukum terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang kini berstatus tersangka kasus dugaan korupsi dan pencucian uang.
Termasuk menyebut dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai contoh bagaimana sebuah program yang dirancang untuk kepentingan masyarakat bisa terganggu jika pengelolaannya tidak dilakukan secara akuntabel.
“Kasus ini harus diproses secara transparan dan profesional agar tidak menimbulkan keraguan masyarakat terhadap komitmen pemberantasan korupsi,” ujarnya.
Selain menyoroti penanganan kasus, Gus Lilur mendorong pemerintah mengevaluasi tata kelola Satgas PKH dengan memperkuat mekanisme pengawasan antarlembaga.
Dia menilai sinergi antara TNI, Polri, Kejaksaan Agung, Kementerian Keuangan, dan lembaga terkait perlu dibangun melalui sistem pengawasan yang saling mengontrol untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.
“Rekonsiliasi harus dibangun atas dasar kebenaran dan keadilan. Keterbukaan informasi menjadi kunci agar tidak ada lagi konflik berkepanjangan atau saling curiga antar lembaga negara,” tegasnya.
“Jangan berbohong kepada Presiden dan jangan berbohong kepada masyarakat Indonesia. Penegakan hukum harus dilakukan secara adil agar berbagai kebijakan strategis pemerintah benar-benar memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat,” jelasnya.***
