RakyatPos.id – Sejumlah kebijakan dan isu terkait Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo belakangan menarik perhatian publik. Dalam beberapa hari terakhir, nama Dody banyak dikaitkan dengan berbagai polemik, mulai dari rencana kunjungan kerja ke Amerika Serikat yang mencantumkan anggota keluarganya dalam dokumen perjalanan dinas, hingga isu mutasi pegawai dan pengangkatan komisaris di BUMN.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Polemik pertama muncul setelah beredarnya draf surat perjalanan resmi Kementerian Pekerjaan Umum untuk agenda Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, pada 13–19 Juli 2026. Dalam dokumen tersebut, tercantum nama istri Dody Hanggodo, Irma Hermawati, dan putrinya, Aurellia Tsabitha, yang turut serta dalam rombongan.
Keberadaan keduanya memicu perdebatan di media sosial. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Apri Artoto menegaskan, jika keluarga menteri berangkat, maka seluruh biaya perjalanan ditanggung sendiri, tidak menggunakan APBN.
Apri juga menjelaskan, pencantuman nama istri dan anak Menteri Pekerjaan Umum dalam dokumen tersebut hanya untuk keperluan administrasi pengurusan visa secara kolektif melalui Kementerian Luar Negeri. Ia menambahkan, dokumen yang beredar masih dalam bentuk draft dan belum menjadi keputusan akhir.
Di tengah polemik tersebut, isu mutasi sejumlah pegawai senior di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum pun mengemuka. Berdasarkan informasi yang beredar di media sosial, beberapa pegawai Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri serta Hubungan Masyarakat disebut-sebut telah dimutasi ke berbagai daerah, seperti Papua Barat, Maluku Utara, Maluku, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Surabaya.
Sejumlah pegawai yang disebut-sebut dimutasi itu diketahui sudah mengabdi lebih dari satu dekade dan sebelumnya menduduki posisi strategis di kementerian. Namun hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari Kementerian Pekerjaan Umum terkait kabar mutasi tersebut.
Sorotan lainnya adalah pengangkatan Aisyah Zakkiyah sebagai anggota Dewan Komisaris PT PP (Persero) Tbk. Di media sosial beredar rumor bahwa Aisyah adalah keponakan Dody Hanggodo, meski belum ada pernyataan resmi yang mengonfirmasi hubungan keluarga tersebut.
Aisyah diangkat menjadi komisaris pada RUPS Tahunan 2025 yang digelar pada 19 Mei 2026. Pengangkatan ini pun menarik perhatian publik setelah beredar informasi mengenai besaran honorarium dan fasilitas yang diterima komisaris BUMN.
Rangkaian polemik ini pun mendapat tanggapan dari Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Rhenald Kasali. Melalui unggahan di media sosial, ia meminta Kementerian Pekerjaan Umum memprioritaskan penyelesaian berbagai permasalahan infrastruktur di Tanah Air.
Menurut Rhenald, masih banyak pekerjaan rumah yang perlu mendapat perhatian pemerintah, mulai dari pembangunan jalan dan jembatan hingga percepatan infrastruktur di berbagai daerah.
Ia juga menyinggung aksi swadaya masyarakat Aceh yang membangun jembatan secara mandiri dan berharap Kementerian Pekerjaan Umum bisa lebih fokus menjawab kebutuhan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur.
