RakyatPos.id – Pernyataan Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen terkait strategi politik Presiden Prabowo Subianto kembali menuai perbincangan di kalangan masyarakat. Melalui berbagai pandangannya, Kivlan melontarkan serangkaian klaim terkait oligarki, konsolidasi kekuasaan, dan dugaan strategi politik yang diibaratkannya “makan bubur panas”, yakni melakukan perubahan bertahap demi menjaga stabilitas nasional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menanggapi pandangan tersebut, pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai ada sejumlah aspek yang menarik untuk ditelaah dari perspektif strategi negara.
Menurut Amir, dalam ilmu intelijen dikenal prinsip bahwa seorang pemimpin yang baru mendapat amanah tidak selalu bisa melakukan perubahan secara frontal terhadap seluruh struktur pemerintahan yang diwarisi dari pemerintahan sebelumnya.
“Dalam teori operasi intelijen dan strategi politik negara, konsolidasi kekuasaan hampir selalu dilakukan secara bertahap. Karena negara tidak hanya terdiri dari presiden, tetapi juga birokrasi, aparat keamanan, lembaga negara, jaringan ekonomi, dan aktor non-negara yang mempunyai pengaruh besar,” ujarnya, Minggu (12/7/2026).
Ia menjelaskan, langkah-langkah yang tampak seperti kompromi di permukaan tidak serta merta menunjukkan lemahnya kepemimpinan. Dalam banyak kasus di berbagai negara, pendekatan bertahap dipilih untuk menghindari resistensi yang dapat mengganggu stabilitas nasional.
Amir mengatakan, jika dianalisis dengan pendekatan intelijen strategis, metafora “makan bubur panas” yang disampaikan Kivlan lebih menggambarkan proses mengamankan transisi kekuasaan dibandingkan konfrontasi terbuka.
Menurutnya, setiap perubahan besar pada birokrasi atau struktur kekuasaan berisiko menimbulkan resistensi jika dilakukan secara tiba-tiba.
“Dalam dunia intelijen, konsep menjaga keseimbangan kekuatan diketahui terlebih dahulu sebelum melakukan reposisi aktor-aktor strategis. Stabilitas seringkali menjadi prasyarat sebelum agenda perubahan diterapkan secara lebih luas,” ujarnya.
Terkait pembahasan oligarki yang disinggung Kivlan Zen, Amir menilai istilah tersebut bukanlah sesuatu yang baru dalam kajian ilmu politik.
Dijelaskannya, hampir semua negara modern menghadapi tantangan berupa pemusatan modal pada kelompok ekonomi tertentu.
Persoalannya bukan hanya siapa pemilik modal, tapi bagaimana negara memastikan kekuatan ekonomi tidak mendikte kebijakan publik. Di sinilah fungsi pengaturan, pengawasan, dan penegakan hukum menjadi sangat penting, ujarnya.
Menurut Amir, keberhasilan suatu pemerintahan tidak diukur dari kerasnya retorikanya terhadap oligarki, melainkan sejauh mana negara mampu menciptakan persaingan usaha yang sehat, memperkuat industri nasional, memperluas peluang usaha kecil dan menengah, serta menjamin kepastian hukum bagi seluruh pelaku ekonomi.
Amir menilai seringkali masyarakat hanya melihat pergantian menteri atau pejabat sebagai indikator perubahan. Faktanya, dari sudut pandang intelijen negara, perubahan yang paling menentukan seringkali terjadi di balik layar melalui perumusan kebijakan, reformasi kelembagaan, dan penataan sistem pengawasan.
“Operasi strategis tidak selalu terlihat di media. Yang lebih penting adalah apakah kebijakan negara benar-benar mengurangi ruang lingkup penyalahgunaan kekuasaan dan memperkuat kepentingan nasional,” ujarnya.
Ia menambahkan, keberhasilan pemerintah pada akhirnya akan diukur melalui indikator-indikator yang dapat diverifikasi, seperti pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi, pengentasan kemiskinan, penguatan industri nasional, pemberantasan korupsi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Terkait pandangan Kivlan mengenai peran Danantara sebagai instrumen penguatan kedaulatan ekonomi, Amir menilai setiap lembaga penanaman modal negara memang berpotensi menjadi instrumen strategis bila dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Namun, ia mengingatkan keberhasilan lembaga tersebut sangat bergantung pada tata kelola yang baik, pengawasan publik, dan kepastian hukum.
“Yang diperlukan adalah sistem yang mampu menjamin seluruh sumber daya nasional memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada rakyat sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945,” ujarnya.
Dari sisi intelijen geopolitik, Amir melihat dinamika politik Indonesia saat ini berada pada fase konsolidasi pasca transisi pemerintahan. Pada fase ini, pemerintah menghadapi tantangan untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan agenda reformasi.
Menurutnya, setiap kebijakan strategis akan menghadapi berbagai kepentingan, baik dari birokrasi, pelaku usaha, masyarakat sipil, dan aktor politik. Oleh karena itu, pendekatan bertahap kerap dipilih untuk meminimalkan risiko gejolak.
Meski demikian, Amir menegaskan analisis intelijen tidak boleh sampai pada kesimpulan tanpa bukti.
“Analisis intelijen merupakan alat untuk membaca kemungkinan dan pola, bukan untuk menetapkan kebenaran. Oleh karena itu, setiap dugaan tetap harus diuji melalui fakta, data yang dapat diverifikasi, dan mekanisme hukum yang berlaku,” tegasnya.
Ia menambahkan, masyarakat perlu kritis terhadap berbagai narasi politik yang berkembang. Di satu sisi, publik berhak mendengar pandangan tokoh seperti Kivlan Zen. Namun di sisi lain, setiap klaim yang melibatkan dugaan pelanggaran hukum, hasil pemilu, atau informasi intelijen harus ditanggapi dengan hati-hati hingga terdapat bukti yang dapat diuji secara independen.
Menurut Amir, kualitas demokrasi ditentukan oleh kemampuan masyarakat dalam membedakan pendapat, analisis, dan fakta yang diverifikasi. Dengan demikian, perdebatan mengenai arah pemerintahan tidak berhenti pada spekulasi, namun menjadi ruang pemantauan kebijakan negara berdasarkan data, transparansi, dan akuntabilitas.
