Teminabuan, RakyatPos.id – Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Sorong Selatan, Papua Barat Daya mendesak Presiden RI, Prabowo Subianto untuk melindungi warga sipil dan mengambil langkah penyelesaian secara damai dan adil, terkait konflik di Tanah Papua.
GMKI Cabang Sorong Selatan menyampaikan desakan tersebut, karena organisasi mahasiswa ini prihatin dengan situasi konflik bersenjata antara aparat keamanan dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) di Tanah Papua.
Ketua GMKI Cabang Sorong Selatan Gofon Arky Lemauk mengatakan hilangnya nyawa warga sipil merupakan peringatan serius bahwa penyelesaian konflik di Papua belum mencapai akar permasalahan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, masyarakat sipil tidak boleh terus menerus menjadi korban dalam situasi konflik yang berkepanjangan. Negara mempunyai tanggung jawab konstitusional untuk memastikan bahwa setiap warga negara menerima perlindungan tanpa memandang wilayah atau latar belakang.
GMKI Cabang Sorong Selatan juga menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas jatuhnya korban jiwa yang kembali terjadi di Tanah Papua.
Sebab, korban tidak hanya berasal dari kelompok yang berkonflik saja, tapi juga masyarakat sipil, termasuk tokoh agama, ibu hamil, dan warga yang sama sekali tidak terlibat konflik.
“Hilangnya nyawa manusia merupakan kerugian yang tidak dapat tergantikan,” kata Gofon Arky Lemauk dalam keterangan tertulisnya, Jumat (10/7/2026).
Ditegaskannya, sebagai organisasi kader yang dilandasi iman Kristiani, semangat kebangsaan dan tanggung jawab intelektual, GMKI berpandangan bahwa setiap manusia mempunyai harkat dan martabat yang harus dihormati dan dilindungi.
“Tidak ada kepentingan apa pun yang dapat membenarkan hilangnya nyawa warga sipil. Nyawa manusia mempunyai nilai yang tidak bisa diukur dengan kepentingan politik atau pendekatan keamanan. Negara harus berada di garda depan untuk melindungi rakyatnya,” ujarnya.
GMKI Cabang Sorong Selatan mengingatkan Presiden Prabowo Subianto bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia tanpa terkecuali, termasuk masyarakat Papua yang masih hidup dalam situasi konflik.
Menurutnya, mengukur keberhasilan pembangunan nasional tidak cukup hanya dengan melihat pembangunan jalan, jembatan, dan infrastruktur fisik lainnya.
Namun keberhasilan pemerintah harus diukur dari sejauh mana negara mampu memberikan rasa aman, keadilan, perlindungan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Sebab pembangunan tidak akan pernah ada artinya jika masyarakat masih hidup dalam ketakutan. Oleh karena itu, negara harus hadir tidak hanya sekedar mewujudkan pembangunan fisik, namun juga menghadirkan rasa aman, keadilan dan kepastian bahwa hak hidup setiap warga negara terlindungi.
“Negara tidak boleh membiarkan Tanah Papua terus-menerus diketahui berita dukanya. Setiap kali terdengar suara tembakan, lagi-lagi warga sipillah yang paling menderita,” ujarnya.
Pemerintah, lanjut Gofon Arky Lemauk, harus memastikan perlindungan rakyat menjadi prioritas utama, bukan sekedar janji politik atau laporan administratif, karena nyawa manusia jauh lebih berharga dari apapun.
GMKI Sorong Selatan menyatakan perdamaian di Tanah Papua tidak akan pernah tercapai jika penyelesaian konflik hanya mengandalkan pendekatan keamanan, tanpa dibarengi dengan upaya membangun kepercayaan, keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Oleh karena itu, pemerintah memandang perlu untuk melakukan langkah-langkah yang dapat memulihkan rasa aman masyarakat agar warga dapat kembali menjalani kehidupan, memperoleh pendidikan, bekerja, dan beribadah tanpa rasa takut.
Jangan biarkan anak-anak di Papua tumbuh dalam bayang-bayang konflik. Jangan sampai perempuan, tokoh agama, tenaga kesehatan, dan masyarakat adat terus hidup dalam kegelisahan.
“Konflik yang berkepanjangan telah menimbulkan penderitaan kemanusiaan yang sangat besar. Anak-anak kehilangan kesempatan untuk belajar, layanan kesehatan terganggu, masyarakat kehilangan mata pencaharian, dan banyak keluarga yang hidup dalam pengungsian,” kata Gofon Arky Lemauk.
GMKI Cabang Sorong Selatan juga menyampaikan enam tuntutan kepada Pemerintah Republik Indonesia.
Pertama, pemerintah segera mengevaluasi kebijakan keamanan di wilayah konflik dengan menempatkan keselamatan warga sipil sebagai prioritas utama.
Kedua, pemerintah harus mengusut setiap dugaan pelanggaran HAM secara independen, profesional, dan transparan.
Ketiga, negara wajib memberikan perlindungan maksimal kepada tokoh agama, pendidik, tenaga kesehatan, perempuan, anak, masyarakat adat, dan seluruh warga sipil.
Keempat, pemerintah membuka ruang dialog inklusif sebagai cara menyelesaikan konflik secara damai dan bermartabat.
Kelima, pembangunan di Papua harus berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia, keadilan sosial, peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang memadai.
Keenam, pemerintah harus mengusut tuntas setiap dugaan pembunuhan warga sipil dan menindak pelakunya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
