Ringkasan Berita:
- Partai Aceh mengadakan bimtek kepada 115 pimpinan dan anggota DPRA dan DPRK se-Aceh di Bireuen pada 15–16 Juli 2026 untuk meningkatkan kapasitas legislator.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
- Peserta mendapatkan pelatihan mengenai tata kelola pemerintahan, fungsi legislasi, pengawasan, penganggaran, dan komunikasi politik.
- Bimtek diharapkan dapat melahirkan legislator yang lebih profesional, adaptif, dan mampu menghadirkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat Aceh.
Laporan Jurnalis Serambi Indonesia Yusmandin Idris | Bireuen
RakyatPos.id, BIREUEN – Partai Aceh (PA) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), serta anggota DPRK kabupaten/kota dari Partai Aceh sebagai upaya peningkatan kapasitas legislator dalam menjalankan fungsi pemerintahan, politik, dan pelayanan publik.
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 15–16 Juli 2026, di Aula Hotel Fajar, Kabupaten Bireuen ini diikuti oleh 115 peserta dari seluruh Aceh.
Dari Kabupaten Aceh Timur, kegiatan peningkatan kapasitas ini diikuti oleh 12 anggota DPRK.
Salah satu peserta, Ketua Komisi IV DPRK Aceh Timur, Fattah Fikri, mengatakan seluruh materi yang disampaikan dalam pelatihan memberikan bekal penting bagi anggota legislatif untuk meningkatkan kualitas kinerjanya sebagai wakil rakyat.
Menurutnya, Bimtek tidak hanya membahas aspek teknis pelaksanaan tugas dewan.
Namun juga menambah wawasan peserta mengenai dinamika pemerintahan, politik, dan tantangan yang dihadapi lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran.
Baca juga: PA Gembleng Ratusan Legislator dan Kepala Daerah Partai Aceh di Bireuen
“Seluruh pemateri memberikan ilmu, pengalaman dan wawasan yang sangat berharga bagi kami,” ujarnya.
Materi yang disampaikan merupakan bekal penting dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat, penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, konstituen dan Partai Aceh, kata Fattah Fikri usai menutup kegiatan, Kamis (16/7/2026).
Dijelaskannya, pemateri berasal dari kalangan akademisi bergelar profesor dan doktoral dari sejumlah universitas di Jakarta.
Selain memiliki kompetensi di bidang ilmu politik dan pemerintahan, beberapa di antaranya juga memiliki pengalaman internasional dalam kajian kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan.
Pada sesi pelatihan, peserta mendapatkan materi mengenai sistem pemerintahan, fungsi lembaga legislatif, strategi komunikasi politik, dan teknik pengawasan terhadap operasional pemerintahan.
Kemudian, penyusunan kebijakan publik, serta perkembangan geopolitik yang dinilai mempengaruhi arah pembangunan dan pengambilan keputusan di tingkat daerah.
Menurut Fattah, materi ini membuka cara pandang baru bagi legislator agar mampu menjalankan tugasnya secara lebih profesional, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
