Ringkasan Berita:
- Menurut Bahlil, sesuai aturan, kewenangan pengelolaan migas di WK Andaman Selatan berada di pemerintah pusat, karena jaraknya di atas 12 mil dan permasalahan ini bisa diselesaikan melalui pendekatan kekeluargaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
- Pengolahan di kawasan KEK Arun membutuhkan biaya pembangunan pipa yang cukup tinggi sehingga berpotensi membuat harga gas tidak kompetitif
- Bahlil Lahadalia juga menerima surat dari Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) yang ditujukan kepada Presiden RI, Prabowo Subianto
“Saya tidak perlu bicara di mimbar ini, tidak perlu. Tapi sudahlah, kita selesaikan saja sesuai tradisi. Kalau harus dibagikan, bagikan saja,” BAHLIL LAHADALIAMenteri Energi dan Sumber Daya Mineral
RakyatPos.id, BANDA ACEH – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI Bahlil Lahadalia menanggapi permintaan Pemerintah Aceh terkait pembagian hasil pengelolaan minyak dan gas (migas) di Wilayah Kerja (WK) Andaman Selatan.
Menurut Bahlil, sesuai aturan, kewenangan pengelolaan migas di WK Andaman Selatan berada di pemerintah pusat, karena jaraknya di atas 12 mil. Meski demikian, Ketua Umum Partai Golkar ini menyatakan permasalahan tersebut bisa diselesaikan melalui pendekatan kekeluargaan.
Hal itu disampaikan Bahlil saat memberikan sambutan pada pelantikan pengurus DPD Partai Golkar Aceh di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh, Sabtu (11/7/2026).
Banyak sekali pertanyaannya, PI (Participating Interest/hak daerah penghasil memiliki saham penyertaan) itu harus diberikan ke Pemda Aceh. Saya bilang kewenangannya memang ada di pemerintah pusat.
Bahlil juga menegaskan, persoalan pembagian manfaat pengelolaan migas WK Andaman Selatan akan sangat baik jika diselesaikan dengan semangat kekeluargaan. “Saya tidak perlu bicara di mimbar ini, tidak perlu. Tapi sudahlah, selesaikan saja sesuai adat. Kalau harus berbagi, bagikan saja. Apapun yang selesai, begitulah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bahlil mengungkapkan, persoalan pengelolaan migas WK Andaman Selatan juga sudah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto agar pengembangannya juga memberikan manfaat bagi Aceh. “Tadi melalui telepon, Pak Presiden memberi izin kepada saya untuk menyampaikan hal tersebut, agar kita juga dapat memahami sebagiannya guna meningkatkan pendapatan daerah demi kebaikan dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Aceh,” ujarnya.
KEK Arun masih terus dikaji
Bahlil menjelaskan, keputusan pengolahan produk migas dari WK Andaman Selatan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, Lhokseumawe, masih dikaji dengan mempertimbangkan aspek keekonomian proyek tersebut. Pasalnya, pengolahan di kawasan KEK Arun membutuhkan biaya pembangunan pipa yang cukup tinggi sehingga berpotensi membuat harga gas menjadi tidak kompetitif. Apalagi jarak ladang gasnya lebih dari 12 mil laut.
“Jadi begini, kalau gas, di PoD itu 12 mil ke atas, itu jauh sekali. Kalau kita membangun pipa, biayanya mahal sekali dan tidak menghasilkan harga jual gas yang kompetitif. Bisa sampai di atas 10 dolar per MMBTU (Million British Thermal Unit),” jelasnya.
Oleh karena itu, kata Bahlil, pada tahap awal produksi yang ditargetkan sekitar 300 MM, sebagian gas akan dialokasikan ke PLN, sebagian lagi disalurkan untuk kebutuhan industri di Aceh, khususnya PT Pupuk Iskandar Muda.
“Karena Pupuk Iskandar Muda saat ini bahan bakunya menggunakan LNG. Kita ambil dari Papua, Sulawesi, Kalimantan. Nah, sebagian akan kita dorong untuk digunakan dari Blok Andaman,” ujarnya.
Bahlil juga mengatakan, ada beberapa hasil produksi yang belum diputuskan akan dialokasikan ke mana.
“Makanya di SKK Migas. Begitulah, Andaman punya pemegang konsesi. Pemegang konsesi itu bukan Pertamina, pemegang konsesinya dari Mubadala. Jadi kita harus jamin soal keberlanjutan, tapi juga dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat Aceh. Itu yang paling penting dan itu untuk hasilnya juga,” jelasnya.
Bahlil menambahkan, hingga saat ini pihaknya belum memutuskan terkait potensi pengolahan migas WK Andaman Selatan di darat. Menurut dia, masalah tersebut masih dalam pembahasan untuk mencari solusi terbaik.
