Istana Tanggapi Hasil Survei Tolak Pilkada Lewat DPRD

- Jurnalis

Kamis, 8 Januari 2026 - 23:56 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MENTERI Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menanggapi hasil survei yang menunjukkan mayoritas masyarakat menolak wacana pemilihan kepala daerah atau pilkada tidak langsung. Hasil survei tersebut sebelumnya dirilis oleh Lingkaran Survei Indonesia atau LSI Denny JA.

Prasetyo mengatakan, sebagai wakil pemerintah tetap menghargai perbedaan pendapat di masyarakat. “Semua pendapat kita hargai. Tentu semua pandangan pro, ada pula yang kontra,” kata Menteri Sekretaris Negara di Istana Negara, Jakarta pada Kamis, 8 Januari 2026.

ADVERTISEMENT

paralax

SCROLL TO RESUME CONTENT

Gulir ke bawah untuk melanjutkan membaca

Prasetyo Hadi merupakan politikus Partai Gerindra kubu Prabowo yang mendukung wacana pilkada melalui DPRD.

Gerindra, kata Prasetyo, sudah lama memutuskan mendukung pilkada tidak langsung. Wacana ini sudah digaungkan Prabowo bahkan sebelum menjabat sebagai presiden.

Prasetyo mengatakan, tidak ada masalah perbedaan pendapat terkait pilkada langsung maupun tidak langsung. Ia mengatakan akan memperhatikan perkembangan wacana tersebut di masyarakat.

Survei terbaru LSI Denny JA sebelumnya menyimpulkan mayoritas masyarakat menolak pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Jumlah masyarakat yang menentang pilkada tidak langsung mencapai 68 persen dari total responden survei. Hasil riset yang kami sampaikan hari ini menegaskan mayoritas masyarakat Indonesia menolak pilkada melalui DPRD, kata Direktur LSI Sigi Denny JA, Ardian Sopa, usai memaparkan hasil riset lembaganya di kantor LSI, Jakarta, Rabu, 7 Januari 2026.

Ardian mengatakan, persentase 66 persen merupakan angka yang besar dalam survei opini masyarakat. Menurut dia, perolehan angka di atas 60 persen merupakan hasil yang masif dan sistemik. Sehingga temuan ini bisa dianggap sebagai bukti tingkat penolakan masyarakat terhadap rencana pengembalian pilkada tidak langsung.

Karena menurut opini publik, kalau sudah melewati ambang batas persetujuan publik 60 persen, berarti pengaruhnya sudah besar, kata Ardian.

LSI Denny JA menggelar survei pada 10-19 Oktober 2025 yang melibatkan 1.200 orang yang dipilih dari wilayah di Indonesia dengan metode stratified random sampling. Seluruh responden mempunyai hak pilih dalam berbagai kategori umur, mulai dari 17 tahun hingga di atas 60 tahun.

Penelitian ini dilakukan melalui wawancara tatap muka kepada responden dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Margin of error survei ini sebesar 2,9 persen. LSI Denny JA yakin hasil survei tersebut dapat mencerminkan pilihan 204 juta pemegang hak suara di Indonesia.

Pilihan Editor: Siapa biang keladi mahalnya biaya Pilkada langsung?

Dian Rahma Fika berkontribusi dalam penulisan artikel ini

JetMedia Digital Agency

Berita Terkait

Apakah ChatGPT tidak aktif? OpenAI memulihkan fungsi setelah 'mengalami masalah'
Kalau Malu, Kepala Dinas Pendidikan DKI Mundur!
Santiago Ponzinibbio mengambil pelajaran dari Piala Dunia Argentina jelang UFC Abu Dhabi
Hubungan Tidak Sehat Bukan Hanya Soal Selingkuh, Kenali 15 Tanda yang Harus Diwaspadai
Tanpa rompi dan borgol saat ditahan, DPP IMM meminta Kejagung tidak memberikan keistimewaan khusus kepada Febrie
Jajak pendapat Fox News menunjukkan dukungan terhadap Trump rendah ketika Partai Demokrat memimpin pemungutan suara di DPR
UNIKI Bireuen Lepas Kontingen Peksimid Aceh
Tak Pakai Borgol dan Rompi, PB PMII: Febrie Adriansyah Cetak Sejarah

Berita Terkait

Sabtu, 25 Juli 2026 - 22:56 WIB

Apakah ChatGPT tidak aktif? OpenAI memulihkan fungsi setelah 'mengalami masalah'

Sabtu, 25 Juli 2026 - 22:33 WIB

Kalau Malu, Kepala Dinas Pendidikan DKI Mundur!

Sabtu, 25 Juli 2026 - 22:19 WIB

Santiago Ponzinibbio mengambil pelajaran dari Piala Dunia Argentina jelang UFC Abu Dhabi

Sabtu, 25 Juli 2026 - 22:08 WIB

Hubungan Tidak Sehat Bukan Hanya Soal Selingkuh, Kenali 15 Tanda yang Harus Diwaspadai

Sabtu, 25 Juli 2026 - 21:31 WIB

Tanpa rompi dan borgol saat ditahan, DPP IMM meminta Kejagung tidak memberikan keistimewaan khusus kepada Febrie

Berita Terbaru

HEADLINE

Kalau Malu, Kepala Dinas Pendidikan DKI Mundur!

Sabtu, 25 Jul 2026 - 22:33 WIB