RakyatPos.id – Pengamat politik Roky Gerung menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai merasa proyek pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur akan gagal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebab, saat ditanya soal rencana pemindahan kantor ke IKN pada Juli lalu, Jokowi malah mempertanyakan kesiapan air dan listrik yang ternyata belum siap, sehingga pemindahan itu tidak jadi dilakukan. “Jadi beliau sendiri mulai merasa akan gagal,” katanya.
Dan menurutnya, saat ini Jokowi sedang rapat dengan para menterinya di istana untuk membahas pemindahan IKN pada bulan Juli mendatang, dan Rocky Gerung menilai para menteri tersebut akan memberikan alasan untuk menunda rencana pemindahan tersebut.
“Karena itu mungkin sekarang lagi ada rapat di istana untuk minta pendapat menteri dan menteri pasti bohong, ya pak, ini bulan Juli dan sebagainya,” ujarnya, dikutip dari YouTube Rocky Gerung Official, Rabu (10/7).
“Karena tidak mungkin menteri-menteri itu menolak keinginan Pak Jokowi, tapi bisa saja suatu saat ada menteri yang bilang, Pak, dua hari ini ada potensi banjir, ada potensi gempa misalnya, ya sudah mereka bohongi saja supaya bendera tidak berkibar di situ,” imbuhnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan akan pindah ke IKN dan mulai bekerja di kantor apabila infrastrukturnya sudah siap, termasuk listrik dan air, karena tidak ingin memaksakan sesuatu yang belum siap.
Jokowi menyampaikan hal itu saat ditanya mengenai rencananya berkantor di IKN mulai Juli 2024.
“Airnya sudah siap? Listriknya sudah siap? Tempatnya sudah siap? Kalau sudah siap, pindah saja,” kata Jokowi kepada wartawan usai melepas bantuan kemanusiaan Indonesia untuk Papua Nugini dan Afghanistan di Jakarta, Senin (8/7/2024), dikutip dari Kompas.
Mantan Wali Kota Solo itu mengatakan, berdasarkan laporan yang disampaikan kepadanya, air bersih dan listrik belum siap di IKN. “Sudah (terima laporan), tapi belum (siap),” katanya.
Kemudian terkait penerbitan keputusan presiden (keppres) tentang pemindahan ibu kota negara, Jokowi mengatakan hal itu tergantung pada situasi di lapangan.
“Keppres itu bisa sebelum, atau sesudah Oktober. Kita lihat saja situasi di lapangan. Kita tidak mau memaksakan sesuatu yang belum terjadi, jangan dipaksakan. Semuanya sedang dikaji. Kemajuan di lapangan sedang dikaji,” katanya.
RakyatPos.ID Network
