RakyatPos.id Wacana pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, diduga tak berkoordinasi dengan Presiden Joko Widodo.
“Menurut saya (Luhut) tidak (berkomunikasi dengan Jokowi),” kata Anggota Komisi VII DPR, Mulyanto dalam diskusi daring bertajuk Kado Kemerdekaan, BBM Subsidi Terbatas pada 17 Agustus, Sabtu (13/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kalau sudah ada komunikasi dengan Kepala Negara, seharusnya wacana pembatasan BBM bersubsidi itu dibahas dalam Sidang Kabinet di Istana Negara dan diketahui seluruh menteri.
Namun, dalam praktiknya, sejumlah menteri memiliki pandangan berbeda dengan Luhut. Salah satunya disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto yang membantah adanya pembatasan BBM bersubsidi.
“Secara organisasi, secara struktural, itu harus dibicarakan bersama. Menteri-menteri lain juga akan mendengarkan,” kata Mulyanto.
Karenanya, politikus PKS ini menilai ada dua hal yang terjadi dalam wacana kebijakan pembatasan BBM bersubsidi, yakni tanpa koordinasi dengan kementerian terkait atau justru dibicarakan secara diam-diam hanya dengan Presiden Jokowi.
“Pak Luhut (mungkin) berbisik-bisik ke Pak Jokowi. Kalau ini yang terjadi, sama saja dengan bercanda. (Padahal) Semua harus dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.
RakyatPos.ID Network
