Kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang menjerat mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri masih belum menemui akhir.
Hampir tiga tahun berstatus tersangka, kasus yang ditangani Polda Metro Jaya masih mentok pada tahap pemberkasan.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Terbaru, penyidik Polda Metro Jaya kembali berupaya menghadirkan Firli untuk dimintai keterangan.
Bahkan, polisi sempat mendatangi mantan Kepala lembaga antirasuah itu saat berada di arena olahraga bulu tangkis (GOR).
Langkah itu diambil setelah Firli dua kali tak memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menjelaskan, kedatangan penyidik ke lokasi Firli bukan untuk melakukan penangkapan, melainkan menindaklanjuti ketidakhadirannya dalam pemeriksaan.
“Belum ada yang ditangkap,” kata Budi saat dikonfirmasi, Rabu (11/11/2026).
Menurut Budi, dalam pertemuan tersebut Firli menyatakan kesediaannya hadir untuk memenuhi panggilan pemeriksaan lebih lanjut. Penyidik saat ini masih menunggu kepastian jadwal kehadiran Firli melalui tim penasihat hukumnya.
Budi mengungkapkan, hingga Senin (16/11/2026), berkas perkara dugaan pemerasan terhadap SYL masih dalam proses penyelesaian sesuai instruksi jaksa penuntut umum.
Sebelumnya, pihak kejaksaan sempat mengembalikan berkas perkara ke penyidik karena dianggap belum lengkap atau berstatus P19.
Penyidik kemudian melakukan sejumlah penambahan untuk memenuhi instruksi jaksa sebelum berkas diserahkan kembali.
Memang, selama beberapa waktu ada beberapa kendala terkait pemenuhan berkas perkara P19 oleh kejaksaan.
Dua kali mangkir, polisi mendatangi Firli di GOR
Upaya penyidik untuk menghadirkan Firli menjadi sorotan usai didekati personel Ditreskrimsus Polda Metro Jaya di sebuah sasana bulu tangkis, Selasa (10/11/2026) malam.
Kedatangan polisi memunculkan kabar bahwa Firli telah ditangkap.
Namun informasi tersebut dibantah Polda Metro Jaya. Polisi menegaskan, tidak ada penangkapan atau pengamanan terhadap Firli.
Penyidik hanya dua kali menindaklanjuti ketidakhadiran Firli dalam panggilan pemeriksaan sebagai tersangka.
Dalam pertemuan tersebut, Firli disebut sudah menyatakan kesediaannya memenuhi panggilan selanjutnya.
Polda Metro Jaya masih berkoordinasi dengan kuasa hukum Firli untuk menentukan waktu pemeriksaan.
Kasus yang menjerat Firli bermula dari dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yasin Limpo saat masih menjabat Menteri Pertanian. Polda Metro Jaya menetapkan Firli sebagai tersangka pada 22 November 2023.
Penetapan ini dilakukan setelah penyidik melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan, termasuk memeriksa saksi-saksi dan mengumpulkan sejumlah alat bukti.
Dalam kasus ini, Firli disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e, Pasal 12B, atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor.
Selain itu, Firli juga disangkakan melanggar Pasal 36 juncto Pasal 65 UU KPK tentang larangan pimpinan KPK bertemu langsung dengan pihak yang berperkara.
Kasus ini menyedot perhatian publik karena Firli merupakan pimpinan lembaga yang diberi mandat untuk memberantas tindak pidana korupsi.
Firli juga diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua KPK setelah Dewan Pengawas KPK menjatuhkan sanksi etik yang berat terkait pertemuannya dengan SYL.
Firli pun beberapa kali menempuh jalur praperadilan untuk menggugat penetapan status tersangkanya.
Firli mengajukan praperadilan sebanyak tiga kali
Gugatan terakhirnya didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 12 Maret 2025. Namun permohonannya kemudian dicabut. Meski demikian, proses hukum di Polda Metro Jaya masih berjalan.
Hingga saat ini penyidik masih berupaya melengkapi berkas perkara agar bisa dilimpahkan ke kejaksaan.
Selain kasus dugaan pemerasan terhadap SYL, Firli juga dilaporkan dalam kasus lain yakni dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Firli juga dilaporkan terkait dugaan pelanggaran Pasal 36 juncto Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.
Ketentuan ini mengatur larangan pimpinan KPK melakukan kontak langsung maupun tidak langsung dengan tersangka atau pihak-pihak yang terkait dengan perkara pidana korupsi yang sedang ditangani KPK.
Konten di atas dibuat oleh pihak ketiga. Redaksi tidak bertanggung jawab atas isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh konten ini. Agregator artikel oleh JetMedia Digital Agency



















